Kamis, 24 Desember 2020

PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN DAN CARA MENGHITUNGNYA

Pajak Penghasilan atau yang biasa juga disebut dengan PPh 25 merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan, atau badan hukum lain atas penghasilan yang didapat. Peraturan pajak penghasilan ini sesuai dengan peraturan Undang Undang nomor 7 tahun 1983. Selanjutnya UU tersebut mengalami perubahan berturut-turut.

Perubahan yang terjadi mulai dari UU Nomor 7 & Tahun 1991, UU Nomor 10 & Tahun 1994, UU Nomor 17 & Tahun 2000, serta terakhir UU Nomor 36 Tahun 2008. Sebelum memahami tentang pengertian Pajak Penghasilan dan Cara Menghitungnya, ada baiknya untuk mengetahui komponen-komponen pajak, seperti:

Subjek Pajak

Subjek pajak merupakan badan atau pribadi yang diwajibkan membayar pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang termasuk ke dalam subjek pajak adalah:

– Subjek pajak pribadi. Merupakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, Orang pribadi yang berada di wilayah Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia, dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

– Subjek pajak harta warisan belum dibagi. Merupakan warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagikan tetapi menghasilkan pendapatan. Maka pendapatan tersebut dikenakan pajak penghasilan.

– Subjek pajak badan. Merupakan badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

5. Bentuk usaha tetap (BUT). Merupakan bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di wilayah Indonesia atau berada di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

Bukan Subjek Pajak

Selain subjek pajak, ada juga yang disebut dengan bukan subjek pajak. Mereka adalah yang tidak wajib membayarkan pajak penghasilan. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2000, yang merupakan bukan subjek pajak adalah:

– Badan Perwakilan Negara Asing yang berada di Indonesia.

– Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia (WNI) dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

– Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Contoh: WTO, FAO, UNICEF.

– Pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan WNI dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia.


Objek Pajak

Objek pajak penghasilan adalah sumber penghasilan yang dikenakan pajak. Objek pajak bisa berasal dari mana saja. Bisa berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Objek pajak dikenakan sebanyak sekali dalam satu tahun. Terdapat beberapa kategori objek PPh, diantaranya adalah:

– Penggantian atau imbalan. Objek pajak ini berkaitan dengan pekerjaan atau upah yang diterima oleh pekerja. Termasuk juga di dalamnya adalh gaji, tunjangan, komisi, bonus, gratifikasi, dan imbalan dalam bentuk lainnya. 

– Hadiah. Bisa berasal dari undian, pekerjaan, kegiatan, dan juga pendapatan yang diterima.

– Laba usaha. Laba yang didapat dari usaha. Perhitungan laba biasanya setelah satu periode penuh dalam akuntansi bisnis perusahaan.

– Keuntungan penjualan atau pengalihan harta. Termasuk di dalamnya adalah keuntungan pengalihan harta pada perseroan, pemegang saham, keuntungan karena likuidasi, hibah, dan juga keuntungan atas pengalihan hak penambangan.

– Penerimaan kembali pembayaran pajak.

– Bunga.

– Deviden perusahaan.

– Royalti. 

– Sewa dan penghasilan lain yang berhubungan dengan harta.

– Penerimaan pembayaran berkala.

– Keuntungan karena pembebasan utang.

– Keuntungan selisih kurs mata uang asing.

– Selisih lebih karena penilaian aktiva.

– Premi asuransi.

– Iuran dari suatu anggota perkumpulan yang anggotanya merupakan wajib pajak dan menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

– Tambahan kekayaan yang berasal dari penghasilan belum kena pajak.

– Penghasilan dari usaha yang berbasis industri.

– Imbalan bunga.

– Surplus Bank Indonesia.

Cara Menghitung Pajak Penghasilan

Ada beberapa jenis PPh di Indonesia. Masing-masing jenis PPh memiliki tarif yang berbeda satu sama lain. Berikut ini adalah tarif dari PPh21 yang sesuai dengan peraturan yang berlaku:

Tarif PPh 21

Pajak Penghasilan 21 atau PPh 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon dan lain sebagainya.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, tarif pajak PPh21 dibagi menjadi yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP.

Tarif PPh21 yang memiliki NPWP:

– 5% untuk penghasilan sampai dengan Rp50.000.000 per tahun.

– 15% untuk penghasilan Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 per tahun.

– 25% untuk penghasilan Rp 250.000.000 sampai Rp500.000.000 per tahun.

– 30% untuk penghasilan di atas Rp500.000.000 per tahun.

– Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP

Tarif PPh21 yang tidak memiliki NPWP:

– Jumlah PPh21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

– Ketentuan di atas diterapkan untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.

– Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

Cara Menghitung PPh21

Bagi para wajib pajak yang baru saja memulai suatu usaha UKM, proses perhitungan pajak akan menjadi hal yang rumit. Untuk itu, beberapa tips ini bisa diikuti agar proses perhitungan pajak bisa dilakukan dengan cepat dan akurat:

– Hitung penghasilan bruto.

Di akhir periode akuntansi bisnis, pasti akan ada laporan keuangan yang menyatakan berapa besar penghasilan bisnis Anda. pada dasarnya, Anda akan membutuhkan semua catatan transaksi yang telah dilakukan dalam bisnis untuk bisa menyusun tahap ini.

– Hitung penghasilan netto.

Setelah memiliki penghasilan bruto, maka Anda bisa menghitung penghasilan bersih perusahaan Anda. tahap ini sama seperti tahap pembuatan laporan keuangan. Membuat laba rugi dan neraca keuangan untuk memperjelas kondisi keuangan perusahaan dalam satu periode.

– Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Cara menghitung PKP adalah penghasilan bersih selama satu periode akuntansi dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

– Hitung PPh yang harus dibayarkan.

Setelah mendapatkan nilai PKP, maka Anda hanya perlu mengalikan dengan tarif Pajak PPh dalam setahun.

Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :
  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi /Accounting Services
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan 
  3. Jasa Audit Internal
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan/ Financial Management Services
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan/ Tax Services
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi/ Kasir)
KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM
KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
SOFTWARE AKUNTANSI BATAM
SOFTWARE ACCOUNTING BATAM
SOFTWARE KASIR BATAM
SOFTWARE POS BATAM
PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM
JASA PEMBUKUAN BATAM
JASA PERPAJAKAN BATAM
JASA AKUNTANSI BATAM

Kamis, 20 Agustus 2020

CARA MENDAPATKAN E-FIN PAJAK DENGAN MUDAH

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak menjadi tulang punggung dalam pembangunan Negara. Lebih dari 75% pengeluaran negara dibiayai dari sumber pendapatan pajak. Oleh karena itu, pemerintah sangat gencar mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya membayar pajak.

Berbagai kemudahan diberikan dalam proses pelaporan pajak. Salah satunya dengan menggunakan sistem Electronic Filing atau e-Filing Pajak. Sistem pelaporan pajak (Surat Pemberitahuan Tahunan/SPT) online ini dibuat sesuai perkembangan teknologi informasi yang marak penggunaannya di tengah-tengah masyarakat. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu antre untuk proses pelaporan pajak. Wajib pajak hanya cukup sekali saja mendaftar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan Electronic Filing Identification Number (e-FIN). Setelah itu, baru bisa melakukannya secara online. Namun, perlu diingat Anda harus mengikuti ketentuan batas waktu pelaporan pajak yang telah ditentukan.

Manfaat dari Aktivasi e-FIN
  1. Dengan e-FIN, wajib pajak bisa mengakses sistem pajak online dan melaporkan SPT Tahunan tanpa perlu antre di KPP.
  2. e-FIN menjamin kerahasiaan data yang Anda masukkan ke sistem pajak online.
  3. Dengan melaporkan pajak secara online, data sudah terekam di sistem pajak. Nantinya untuk laporan pajak tahun berikutnya, tidak perlu mengulang isian dari awal lagi.
Cara Mendapatkan e-FIN Pajak dengan Mudah

Cara mendapatkan e-FIN Pajak sangat mudah dan bisa langsung digunakan dalam waktu tidak lebih dari sehari. Di bawah ini adalah tahapan-tahapan dari mekanisme wajib pajak badan usaha.
  • Masuk ke online-pajak.com/efin_login dan isi formulirnya untuk mendaftarkan akun. Kemudian, isi formulir aktivasi e-FIN yang tersedia.
  • Unduh Formulir e-FIN Anda. Setelah mendaftar, Anda akan diarahkan ke halaman e-FIN dan dapat mengunduh formulir e-FIN. Isi dan lengkapi kemudian cetak. Lalu bawa formulir e-FIN tersebut beserta dokumen-dokumen yang dibutuhkan ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) terdekat.
  • Menunjukkan yang asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berikut.
a. Wajib Pajak Badan (Kantor Pusat)
  • Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Wajib Pajak Badan.
  • Kartu NPWP atau SKT atas nama pengurus yang bersangkutan.
  • Kartu identitas diri pengurus (KTP bagi WNI atau KITAS/KITAP bagi WNA).
  • Surat kuasa atau penunjukan pengurus yang mewakili dari wajib pajak badan.
b. Wajib Pajak Kantor Cabang
  • Kartu NPWP atau SKT Wajib Pajak kantor cabang.
  • Kartu NPWP atau SKT atas nama pengurus yang bersangkutan.
  • Kartu identitas diri pengurus (KTP bagi WNI atau KITAS/KITAP bagi WNA).
  • Surat pengangkatan pimpinan kantor cabang.
  • Surat kuasa atau penunjukan pengurus yang mewakili dari wajib pajak badan.
c. Wajib Pajak Pribadi
  • Formulir aktivasi e-FIN pajak yang sudah dilengkapi.
  • Alamat email aktif.
  • Fotokopi dan berkas asli KTP atau KITAS/KITAP.
  • Fotokopi dan berkas asli NPWP.
Setelah mendapatkan e-FIN untuk badan (usaha) Anda, harap menjaga kerahasiaannya untuk menghindari penggunaan yang tidak sah.
  • Registrasi e-FIN Pajak badan Anda di Online Pajak dengan cara sebagai berikut.
  • Masuk ke akun Online Pajak.
  • Pilih perusahaan yang hendak Anda daftarkan e-FIN.
  • Klik “e-Filing” di menu “Pengaturan” pada navigation bar di samping kiri dan ketikkan e-FIN Anda.
Hal Penting Sebelum Melakukan e-Filing
  1. Secara umum pengisian pajak online dengan manual memiliki kesamaan. Hanya saja dengan e-Filing Pajak, wajib pajak dapat menyampaikan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara online dan realtime melalui website e-Filing Pajak DJP Online atau aplikasi yang disediakan Application Service Provider (ASP)/Penyedia Jasa Aplikasi.
  2. Mulai 2016, e-Filing Pajak diwajibkan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) pengguna e-Faktur untuk melakukan e-Filing SPT Tahunan Badan (Pengumuman DJP Nomor PENG-04/PJ.09/2016). e-Filing Pajak dapat melaporkan semua jenis SPT Badan yang memiliki CSV file, yaitu SPT masa PPh (kecuali PPh Pasal 25 yang tidak memiliki CSV), SPT PPN dan SPT Tahunan Badan.
  3. Proses persiapan lapor pajak online.
  4. Aplikasi e-Filing pajak online yang dapat digunakan secara gratis.
  5. Perhatikan batas waktu pelaporan pajak online badan.
  6. Pahami denda keterlambatan Lapor SPT Online.
Kebijakan mengenai e-FIN ini dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memfasilitasi kemudahan bagi para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tanpa harus mengantre di KPP lagi. Untuk mengetahui nominal pajak yang harus Anda bayarkan secara akurat dan menghindari adanya kesalahan pelaporan pajak maka Anda harus memiliki penghitungan pajak yang benar.

Membayar pajak dapat menunjukkan kredibilitas perusahaan. Sebuah perusahaan yang rutin membayar pajak, baik bulanan maupun tahunan akan mendapatkan nilai kredibilitas yang baik. Dari taat membayar pajak inilah yang membuat perusahaan mampu dengan mudah memperluas jaringannya. Ketika sebuah perusahaan memiliki kredibilitas baik dalam hal membayar pajak, ini artinya bahwa pengelolaan keuangan di dalam perusahaan tersebut juga baik sehingga tidak susah untuk mendapat kolega dalam hal bisnis yang menguntungkan.

Sebaliknya, perusahaan yang tak acuh terhadap pajak akan dinilai dengan kredibilitas buruk. Denda pajak yang terlambat dibayarkan sejak jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Namun, jenis sanksi ini juga dapat berubah berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar dengan kisaran 50% dari pajak yang kurang dibayar.

Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :

  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi /Accounting Services
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan 
  3. Jasa Audit/ Atestasi/ AUP (Rekanan Kantor Akuntan Publik Terdaftar)
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan/ Financial Management Services
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan/ Tax Services
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi/ Kasir)
KANTOR KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM
KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
SOFTWARE AKUNTANSI BATAM
SOFTWARE ACCOUNTING BATAM
SOFTWARE KASIR BATAM
SOFTWARE POS BATAM
PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM
JASA PEMBUKUAN BATAM
JASA PERPAJAKAN BATAM
JASA AKUNTANSI BATAM

METODE PENYUSUTAN AKTIVA TETAP DALAM AKUNTANSI

Aktiva tetap (aset tetap) mempunyai nilai yang semakin berkurang dari suatu periode ke periode berikutnya. Dengan demikian, nilai aktiva tetap akan menjadi turun apabila sudah dipakai atau digunakan dalam periode tertentu yang selanjutnya disebut dengan penyusutan aktiva tetap. Namun, terdapat aktiva tetap yang nilainya tidak akan turun melainkan akan semakin tinggi nilainya yaitu tanah. Aktiva tetap dalam bentuk tanah nilainya akan semakin tinggi seiring dengan pertambahan waktu.

Nilai aktiva tetap akan menjadi berkurang karena adanya pemakaian aktiva tetap tersebut sehingga dalam akuntansi dikenal dengan penyusutan aktiva tetap. Penyusutan atau depresiasi adalah pengalokasian harga perolehan dari suatu aktiva tetap karena adanya penurunan nilai aktiva tetap tersebut.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Biaya Penyusutan

Harga Perolehan (Acquisition Cost)

Harga perolehan adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap biaya penyusutan. Harga perolehan menjadi dasar penghitungan seberapa besar depresiasi yang harus dialokasikan per periode akuntansi. Harga ini diperoleh dari sejumlah uang yang dikeluarkan dalam memperoleh aktiva tetap hingga siap digunakan.

Nilai Residu (Salvage Value)

Taksiran nilai atau potensi arus kas masuk apabila aktiva tersebut dijual pada saat penarikan atau penghentian (retirement) aktiva. Nilai residu tidak selalu ada, ada kalanya suatu aktiva tidak memiliki nilai residu karena aktiva tersebut tidak dijual pada masa penarikannya alias di jadikan besi tua, hingga habis terkorosi. Tentu saja ini tidak dianjurkan, alangkah baiknya jika aktiva dapat di daur ulang.

Umur Ekonomis Aktiva (Economical Life Time)

Sebagian besar aktiva memiliki dua jenis umur, yaitu umur fisik dan juga umur fungsional. Umur fisik dikaitkan dengan kondisi fisik suatu aktiva. Suatu aktiva dikatakan masih memiliki umur fisik apabila secara fisik aktiva tersebut masih dalam kondisi baik (walaupun mungkin sudah menurun fungsinya).

Sementara itu, umur fungsional biasanya dikaitkan dengan kontribusi aktiva tersebut dalam penggunaanya. Suatu aktiva dikatakan masih memiliki umur fungsional apabila aktiva tersebut masih memberikan kontribusi bagi perusahaan. Walaupun secara fisik suatu aktiva masih dalam kondisi sangat baik, akan tetapi belum tentu masih memiliki umur fungsional.

Dapat saja aktiva tersebut tidak difungsikan lagi akibat perubahan model atas produk yang dihasilkan, kondisi ini biasanya terjadi pada aktiva mesin atau peralatan yang dipergunakan untuk membuat suatu produk. Atau aktiva tersebut sudah tidak sesuai dengan jaman. Kondisi ini biasanya terjadi pada jenis aktiva yang bersifat dekoratif seperti furniture, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Dalam penentuan beban penyusutan, yang dijadikan bahan perhitungan adalah umur fungsional yang biasa dikenal dengan umur ekonomis.

Metode Penyusutan Aktiva

Pola penggunaan aktiva berpengaruh terhadap tingkat keausan aktiva untuk mengakomodasi situasi ini biasanya dipergunakan metode penyusutan yang paling sesuai. Berikut adalah beberapa metode penyusutan aktiva tetap.

1. Metode Penyusutan Garis Lurus (Straight Line Method)

Metode garis lurus adalah suatu metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan tetap per tahunnya sama hingga akhir umum ekonomis aktiva tetap tersebut. Metode ini termasuk yang paling luas dipakai. Untuk penerapan “Matching Cost Principle”, metode garis lurus dipergunakan untuk menyusutkan aktiva-aktiva yang fungsionalnya tidak terpengaruh oleh besar kecilnya volume produk atau jasa yang dihasilkan seperti bangunan dan peralatan kantor.

2. Metode Penyusutan Saldo Menurun (Double Declining Balance Method)

Metode saldo menurun adalah metode penyusutan aktiva tetap yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Persentase penyusutan besarnya dua kali persentase atau tarif penyusutan metode garis lurus.

3. Metode Penyusutan Jumlah Angka Tahun (Sum of The Year Digit Method)

Berdasarkan metode jumlah angka tahun, besarnya penyusutan aktiva tetap tiap tahun jumlahnya semakin menurun.

4. Metode Penyusutan Satuan Jam Kerja (Service Hours Method)

Menurut metode ini, beban penyusutan tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan.

5. Metode Penyusutan Satuan Hasil Produksi (Productive Output Method)

Menurut metode ini, beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Beban depresiasi dihitung dengan dasar satuan hasil produksi sehingga depresiasi tiap periode akan berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi hasil produksi.

Penyusutan merupakan salah satu risiko atas penggunaan aktiva tetap, di mana aktiva akan mengalami penyusutan, mulai dari penyusutan fungsi hingga nilai. Namun, dengan adanya manajemen aset (aktiva), perusahaan akan lebih mudah melakukan pemonitoran terhadap penyusutan. Bukan hanya itu, dengan manajemen aset, Anda juga dapat menjaga nilai aset hingga menciptakan manajemen resiko.

Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :

  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi /Accounting Services
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan 
  3. Jasa Audit/ Atestasi/ AUP (Rekanan Kantor Akuntan Publik Terdaftar)
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan/ Financial Management Services
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan/ Tax Services
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi/ Kasir)
KANTOR KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM
KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
SOFTWARE AKUNTANSI BATAM
SOFTWARE ACCOUNTING BATAM
SOFTWARE KASIR BATAM
SOFTWARE POS BATAM
PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM
JASA PEMBUKUAN BATAM
JASA PERPAJAKAN BATAM
JASA AKUNTANSI BATAM

PENTINGNYA BUKTI TRANSAKSI DALAM PENCATATAN KEUANGAN

Pencatatan transaksi keuangan adalah kegiatan penting yang harus dilakukan oleh sebuah bisnis. Dalam akuntansi, pencatatan transaksi keuangan adalah hal mendasar yang harus dilakukan. Dengan adanya catatan tersebut, semua transaksi keuangan bisnis dapat dipertanggungjawabkan dan dibawa ke laporan keuangan, termasuk bukti transaksi.

Transaksi keuangan menurut Mardi (2011) merupakan aktivitas ekonomi dalam sub-sistem perusahaan atau kejadian yang terjadi pada unit perusahaan yang dimiliki. Di mana, objek pengukurannya dapat dinilai dengan nilai mata uang, serta dapat memengaruhi laporan keuangan yang dibuat dalam sistem akuntansi.

Transaksi keuangan mempunyai nilai atau dinyatakan dalam satuan uang yang sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan atau unit organisasi. Dengan adanya transaksi, kita dapat melihat bagaimana perusahaan menggunakan sumber daya ekonomi dan bagaimana cara memperoleh dana yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut.

Karena pentingnya sebuah transaksi keuangan dalam perusahaan, maka perusahaan perlu mengadakan pencatatan. Lalu, seberapa pentingnya pencatatan transaksi keuangan dilakukan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut ini penjelasan yang bisa Anda pahami.

Tujuan Pencatatan Transaksi Keuangan

Kegiatan mencatat transaksi keuangan bukanlah tanpa tujuan. Dari kegiatan ini, perusahaan dapat:
  1. Memberikan informasi yang berkaitan dengan sumber-sumber ekonomi, modal perusahaan, serta kewajiban.
  2. Memberikan informasi detail mengenai perubahan pada sumber ekonomi akibat adanya aktivitas usaha yang dilakukan untuk mendapat keuntungan.
  3. Mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan yang relevan kepada pengguna laporan.
  4. Memberikan informasi keuangan yang dapat membantu perusahaan untuk memperkirakan potensi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan kedepannya.
Untuk melengkapi sebuah pencatatan transaksi keuangan, maka bukti-bukti transaksi harus disimpan agar dapat digunakan jika terjadi selisih atau kesalahan dalam pencatatan.

Macam-Macam Bukti Transaksi Keuangan

Dilihat dari sumbernya, bukti transaksi dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu.

Bukti Internal

Bukti internal adalah bukti transaksi keuangan yang dibuat oleh pihak di dalam perusahaan dan untuk internal perusahaan. Sederhananya adalah berupa memo dari pimpinan ataupun orang tertentu. Berikut adalah macam-macam bukti internal:
  • Bukti kas masuk: bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai.
  • Bukti kas keluar: bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai, misalnya untuk membayar gaji, utang, dan lain-lain.
  • Memo: bukti pencatatan antar bagian atau manajer dengan bagi-bagi yang ada di lingkungan perusahaan.
Bukti Eksternal

Yang dimaksud dengan bukti eksternal adalah bukti transaksi yang berhubungan dengan pihak di luar perusahaan. Berikut ini adalah macam-macam bukti eksternal:
  • Faktur (invoice): bukti transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur biasanya dibuat rangkap dua, yaitu asli dan copy-an. Faktur asli diberikan kepada pembeli yaitu sebagai bukti pencatatan pembelian kredit. Sedangkan faktur copy dibawa oleh penjual sebagai bukti pencatatan penjualan secara kredit. 
  • Kuitansi: bukti transaksi penerimaan uang atas pembayaran suatu hal yang dilakukan secara tunai atau kontan. Kwitansi dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak baik pihak yang menerima uang maupun pihak yang sudah melakukan pembayaran. 
  • Nota: bukti transaksi yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti pembelian tunai.
  • Nota debit: bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan untuk dikirim kepada pihak di luar perusahaan karena ada suatu barang atau jasa yang tidak sesuai dengan pesanan/pembelian atau rusak. Dengan nota debet, penjual dapat memberitahukan kepada konsumen bahwa akunnya sudah didebet dengan jumlah tertentu. Penerima nota debet dapat mencatat pada akun pihak pengirim nota yang terdapat pada sisi kredit.
  • Nota kredit: bukti pemberitahuan atau penghitungan yang dikirim suatu perusahaan kepada kepada pelanggannya bahwa akunnya telah dikredit sejumlah tertentu. Nota kredit diberikan kepada konsumen supaya konsumen tersebut tahu bahwa akunnya sudah dikredit dengan jumlah tertentu. Penerima nota kredit tersebut akan mencatat pada akun pihak pengirim nota. 
  • Cek: surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank tersebut membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebut oleh pemilik rekening bank. Cek ditandatangi oleh pihak yang menjadi nasabah, kemudian nasabah tersebut memiliki simpanan pada bank dalam bentuk giro. 
  • Bilyet giro: surat perintah dari nasabah bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam bilyet giro pada bank yang sama atau bank yang lain.
  • Rekening koran: bukti mutasi kas di bank yang disusun oleh bank untuk para nasabahnya dan digunakan sebagai dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank.
Dengan adanya kepentingan untuk melakukan pencatatan terhadap transaksi keuangan, maka perusahaan telah dihadapkan pada perlunya seorang tenaga akuntan. Akan tetapi, tenaga tambahan ini cukup menghabiskan biaya lebih besar bagi perusahaan.

Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :

  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi /Accounting Services
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan 
  3. Jasa Audit/ Atestasi/ AUP (Rekanan Kantor Akuntan Publik Terdaftar)
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan/ Financial Management Services
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan/ Tax Services
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi/ Kasir)
KANTOR KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM
KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
SOFTWARE AKUNTANSI BATAM
SOFTWARE ACCOUNTING BATAM
SOFTWARE KASIR BATAM
SOFTWARE POS BATAM
PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM
JASA PEMBUKUAN BATAM
JASA PERPAJAKAN BATAM
JASA AKUNTANSI BATAM

JENIS-JENIS DAN CARA MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN BADAN

Saat memiliki sebuah perusahaan atau badan usaha tentu memiliki sebuah harapan agar perusahaan yang kamu miliki mendapatkan keuntungan dan laba yang besar. Jika sebuah perusahaan memiliki pendapatan yang cukup menjanjikan, mereka wajib membayar Pajak Penghasilan Badan yang didapatkan kepada pemerintah dengan jumlah tertentu. Hal ini juga adalah sebuah kewajiban setiap warga negara. 

Karenanya untuk kamu yang memiliki sebuah usaha, kamu wajib tahu nih apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan badan beserta jenis dan cara perhitungannya. Selengkapnya di bawah ini:

Pajak Penghasilan Badan

Pajak penghasilan badan atau yang biasa disebut PPhB merupakan pajak negara yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan yang diterima oleh wajib pajak dari suatu badan usaha, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. 

Umumnya badan usaha di Indonesia yang berbentuk PT atau Perusahaan Terbatas, Fa atau Perusahaan Firma dan CV atau Perseroan Komanditer memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk membayar pajak penghasilan yang didapatkannya. PPhB ini akan dikenakan terhadap penghasilan orang pribadi dan badan usaha yang diterimanya selama satu tahun pajak. Namun, selain perseorangan, pajak juga diberlakukan kepada perusahaan atas pengelolaan barang dan jasa yang menjadi bisnisnya.

Namun, tidak semua kok beberapa pihak yang dikecualikan alias tidak harus membayar pajak juga ada seperti:
  1. Badan perwakilan negara asing.
  2. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat Indonesia menjadi bagian dari organisasi tersebut.
  3. Tidak menjalankan sebuah kegiatan dimana untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya didapat dari iuran para anggotanya.
  4. Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria
  • Pembentukannya sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh Undang -Undang
  • Pembiayaan bersumber dari APBN atau APBD
  • Penerimaannya masuk dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah
Macam-Macam Jenis Pajak Penghasilan Badan Sesuai dengan Pasal yang Berlaku

Untuk memenuhi kewajiban pajak, terdapat beberapa jenis yang dikenakan kepada wajib pajak, yaitu:

PPh Badan Pasal 15

Pajak ini merupakan sebuah laporan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu. Dimana saat memiliki badan usaha, kamu menjadi wajib pajak penghasilan badan yang berprofesi sebagai pengusaha. Karena, ada sejumlah pajak yang perlu dibayarkan. Jenis pajak ini juga wajib dibayarkan sesuai dengan yang tertera pada SKT (Surat Keterangan Terdaftar). Wajib pajak yang dikenakan PPh Badan pasal 15 seperti:
  • Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional
  • Perusahaan pelayaran dan penerbangan dalam negeri
  • Perusahaan asuransi luar negeri
  • Perusahaan pengeboran minyak dan gas
  • Perusahaan dagang asing
  • Perusahaan investor dalam bentuk BOT (Build, Operate, Transfer)
PPh Badan Pasal 21

Pajak penghasilan yang ini adalah pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun. Hal ini sesuai dengan PPh Badan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang diterima wajib pajak dalam negeri atau karyawan yang dibayarkan setiap bulannya.

Sebuah perusahaan mengelola pemungutan pajaknya dengan cara memotong langsung penghasilan para karyawan dan menyetorkannya ke kas negara melalui bank. Hal ini membuat para pekerja tidak lagi perlu membayarkan sendiri jenis pajak ini.

PPh Badan Pasal 22

Pajak penghasilan pasal 22 ini adalah pemungutan pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan impor dari pembeli atas penjualan barang mewah. Pihak pemungut tersebut diantaranya seperti:
  • Bendahara pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
  • Badan-badan tertentu, baik itu badan usaha pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor
  • Wajib pajak badan untuk memungut pajak pembeli atas penjualan barang mewah
PPh Badan Pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 ini adalah suatu pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak. Dimana saat transaksi dilakukan meliputi transaksi dividen, royalti, bunga, hadiah/penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau bangunan.

Tarif PPh 23 dikenakan berdasarkan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan yang didapatkan. Karena itu tarif 15% dari jumlah bruto ini terdiri dari:
  • Dividen, kecuali pembagian dividen terhadap orang pribadi dikenakan final.
  • Hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh 21.
Tarif 2% dari jumlah bruto terdiri atas:
  • Sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan.
  • Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan
  • Imbalan lainnya yang sudah diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015
PPh Badan Pasal 25

Terakhir ada Pajak penghasilan pasal 25. Pajak ini merupakan angsuran pajak yang dapat dihitung sesuai dengan jumlah pajak penghasilan yang terutang, menurut SPT Tahunan PPh dikurangi PPh yang dipotong serta PPh terutang di Luar Negeri tidak dapat dikreditkan wajib pajak.

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Badan 

Untuk menghitung PPh Badan ini memiliki beberapa cara, karena itu kamu perlu mengetahui cara menghitung pajak penghasilan agar dapat mengelola pajak secara benar:

PT Sentosa Raya Buana mendapatkan penghasilan kotor senilai Rp2 miliar, maka besaran pajak penghasilan dari PT Sentosa Raya Buana yaitu:

50% x 25% x Rp5 Miliar = Rp625 juta

Namun selama periode tahun 2019, PT Sentosa Raya Buana telah menyetorkan pajak penghasilan karyawan ke kas negara senilai Rp100 juta dan pajak PPh pasal 23 senilai Rp200 juta. Maka, pajak penghasilan terutan PT. Sentosa Raya Buana yaitu:

Rp625 juta – Rp100 juta – Rp200 juta = Rp325 juta

Rp325 juta merupakan angka bisa dicicil oleh PT. Sentosa Raya Buana ke kas negara atas penghasilan badan usaha di tahun 2019. Karenanya, jumlah di atas adalah sisa pajak yang harus dibayarkan PT. Sentosa Raya Buana di tahun 2019. Pajak tersebut dapat dicicil dengan meminta persetujuan dari kantor pajak setempat.

NoKeteranganJumlah
1Penghasilan Kotor2.000.000.000
2Kredit Pajak PPh 21100.000.000
3Kredit Pajak PPh 23200.000.000
4Pajak Penghasilan Badan (50% x 25% Rp2 Miliar)625.000.000
5Pajak Penghasilan Terutang ((4)-(2)-(3))325.000.000

Karena itu sebagai warga negara yang baik, harus selalu membayarkan pajak secara tepat waktu dan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Jangan sampai lupa membayarkan pajak yang sudah menjadi tanggung jawab sebagai warga negara.

Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :


  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi /Accounting Services
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan 
  3. Jasa Audit/ Atestasi/ AUP (Rekanan Kantor Akuntan Publik Terdaftar)
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan/ Financial Management Services
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan/ Tax Services
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi/ Kasir)
KANTOR KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM
KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
SOFTWARE AKUNTANSI BATAM
SOFTWARE ACCOUNTING BATAM
SOFTWARE KASIR BATAM
SOFTWARE POS BATAM
PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM
JASA PEMBUKUAN BATAM
JASA PERPAJAKAN BATAM
JASA AKUNTANSI BATAM

5 JENIS PENGELUARAN YANG DAPAT ANDA KLAIM TANPA TANDA TERIMA

Bila Anda seorang pengusaha, melakukan pengeluaran merupakan hal yang umum dilakukan. Dalam satu hari saja mungkin ada banyak sekali biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional. Dari biaya menyewa kantor, biaya perjalanan, membayar gaji karyawan, dan berbagai jenis biaya lainnya. Tentu saja berbagai macam biaya tersebut akan memengaruhi laba perusahaan Anda.

Selain itu, besarnya pengeluaran yang dilakukan juga akan berpengaruh terhadap besarnya pajak terutang pada akhir tahun yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemerintah. Untuk itu, Anda harus mengerti dan memahami jenis-jenis pengeluaran apa saja yang dapat diklaim kembali terhadap pajak Anda pada akhir tahun. Ini merupakan hal yang penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Karena dengan mengklaim biaya akan membantu Anda menjaga laba kena pajak pada akhir tahun serendah mungkin. Untuk membantu Anda, berikut kami uraikan 5 jenis pengeluaran yang dapat anda klaim tanpa adanya tanda terima (faktur).

Pengeluaran Biaya untuk Promosi

Perlu dibedakan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dan biaya yang pada hakikatnya merupakan sumbangan. Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya promosi yang dimaksud adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka memperkenalkan atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung. Untuk mengklaimnya, Anda wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran biaya promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain. Daftar nominatif harus dibuat dengan rinci dan sesuai dengan ketentuan.

Pengeluaran Tanpa Tanda Terima

Akan ada saatnya ketika Anda membeli sesuatu untuk operasional bisnis tetapi Anda tidak menerima bukti tanda terima (contohnya seperti faktur) dari transaksi tersebut. Misalnya, Anda membeli komputer bekas untuk kepentingan bisnis melalui situs facebook atau iklan di social media lainnya dengan melakukan pembayaran secara tunai. Kemungkinan Anda tidak akan mendapatkan bukti tanda terima dari penjual, Anda juga tidak memiliki dokumentasi pembelian pada laporan mutasi bank karena transaksi tersebut dilakukan secara tunai.

Untuk mengklaim pembelian tersebut sebagai pengeluaran bisnis, maka Anda harus menyimpan informasi tentang item yang dibeli secara menyeluruh. Siapa yang memberi, berapa harganya, kepada siapa membeli. Cobalah untuk sedetail mungkin.

Tips: Jika Anda tidak menyimpan catatan (meskipun ini selalu disarankan), Anda dapat memperkirakan harga wajarnya, selama hal tersebut untuk kegiatan operasional bisnis dan memiliki bukti fisik dari item yang dimaksud.

Pengeluaran dengan Adanya PPN

Pengeluaran dengan adanya PPN termasuk jenis pengeluaran yang tidak memerlukan tanda terima. PPN atau pajak pertambahan nilai dapat diklaim kembali oleh perusahaan. Untuk mengurangi PPN, Anda memerlukan faktur pajak atas pembayaran PPN. Namun, ada beberapa item yang dapat Anda klaim tanpa perlu adanya dokumen. Contohnya pembelian dari mesin yang dioperasikan dengan koin, pembayaran jalan tol, dan panggilan telepon dari telepon umum atau pribadi.

Tips: Simpan catatan yang jelas tentang semua kejadian saat Anda perlu mengklaim PPN tanpa tanda terima. Sertakan juga informasi lengkap seperti apa yang dibeli, tanggal, lokasi, dan jumlah pastinya.

Pengeluaran Melalui Jasa Perbankan

Jika Anda tidak mengklaim kembali PPN karena kehilangan tanda terima dari pihak penjual atau supplier, Anda masih dapat mengklaimnya. Laporan mutasi bank dapat digunakan sebagai bukti pembelian, selama Anda membayarnya dengan menggunakan jasa/produk perbankan.

Pengeluaran dengan Kendaraan Pribadi

Melakukan suatu perjalanan merupakan hal yang umum dilakukan dalam kegiatan operasional perusahaan. Jika Anda kehilangan tanda terima untuk biaya perjalanan dengan menggunakan kendaraan Anda. Anda dapat menghitung biayanya menggunakan tarif tetap untuk jarak tempuh. Namun, ini mungkin juga bukan metode yang paling hemat, jadi sebaiknya lakukanlah riset terlebih dahulu.

Selalu menyimpan catatan pengeluaran tentu saja adalah hal yang sangat penting. Pengeluaran tanpa tanda terima atau faktur ini hanyalah beberapa contoh saja. Aturan praktisnya adalah memastikan Anda mengumpulkan dan menyimpan catatan pengeluaran perusahaan dengan baik. Meskipun kami tahu, bahwa ada hal-hal yang dapat terjadi di mana mungkin tanda bukti pengeluaran hilang atau lupa menyimpannya. Ingatlah bahwa ada juga peraturan yang terkait menangani kuitansi atau faktur yang hilang. Sehingga skenario yang ideal adalah memiliki catatan.

Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :

  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi /Accounting Services
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan 
  3. Jasa Audit/ Atestasi/ AUP (Rekanan Kantor Akuntan Publik Terdaftar)
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan/ Financial Management Services
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan/ Tax Services
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi/ Kasir)
KANTOR KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM
KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
SOFTWARE AKUNTANSI BATAM
SOFTWARE ACCOUNTING BATAM
SOFTWARE KASIR BATAM
SOFTWARE POS BATAM
PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM
JASA PEMBUKUAN BATAM
JASA PERPAJAKAN BATAM
JASA AKUNTANSI BATAM

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN USAHA

Pajak Badan adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan di mana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya.

Untuk menghitung pajak penghasilan badan usaha, Anda paling tidak harus paham tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena perhitungan pajak dan ketepatan membayar pajak merupakan salah satu hal yang berpengaruh dalam perusahaan. Untuk perusahaan yang rajin membayar pajak, berarti memiliki kredibilitas yang baik. Hal ini akan memudahkan perusahaan lain untuk bekerja sama.

1. Mekanisme Perhitungan Pajak Badan Usaha

a. Penghasilan Kena Pajak

Sebelum Anda melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Badan Usaha, Anda harus terlebih dulu mengetahui nominal penghasilan kena pajak badan. Bagaimana caranya? Anda bisa mengurangi penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal. Di mana penghasilan neto fiskal merupakan penghasilan neto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, baik dari kegiatan usaha maupun bukan, setelah melewati penyesuaian fiskal yang berdasarkan ketentuan perpajakan. Sedangkan kompensasi neto fiskal adalah kerugian yang dialami badan. Apabila menggunakan pembukuan, kerugian tersebut dapat dikompensasi selama lima tahun secara berturut-turut.

b. Penghitungan PPh Terutang

Untuk mendapatkan nominal ini, Anda dapat mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Besar tarif ini berlaku sejak tahun pajak 2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Berbentuk perseroan terbuka.
  • Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
  • Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tarif normal.
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka cara menghitung tarif PPh badan adalah sebagai berikut:

Perusahaan Maju Bersama memiliki jumlah Penghasilan Kena Pajak senilai Rp.2.000.000.000, maka tarif PPh badan yang harus dibayarkan adalah

25% x Rp2.000.000.000 = Rp500.000.000.

Dan perlu Anda ketahui, penghasilan yang dipotong dengan Pajak Penghasilan yang bersifat final, tidak termasuk dalam ketentuan ini. Tarif pajak final diatur dalam aturan tersendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2. Ketentuan Lain Tentang Pajak PPh Badan Usaha

Selain mekanisme di atas. ada juga hal lain yang harus Anda pahami, yaitu peredaran bruto dan kepentingannya dalam penghitungan PPh Badan. Peredaran bruto adalah seluruh penghasilan yang diterima, baik orang pribadi maupun badan. Jika wajib pajak memilih untuk tidak melakukan pembukuan, PKP akan dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Sebaliknya, jika wajib pajak melakukan pembukuan yang benar, penghitungan PKP dilakukan berdasarkan catatan yang tertulis di pembukuan.

Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang dimaksud dapat Anda lihat pada pasal 14 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, Norma Penghitungan Penghasilan Neto dibagi dalam 2 jenis berdasarkan jumlah peredaran bruto, yaitu:

a. Peredaran Bruto hingga Rp50 Miliar


Penghasilan Kotor (Bruto) (Rp)Tarif Pajak
Kurang dari Rp4,8 Miliar50% x 25% x Penghasilan Kena Pajak
Lebih dari Rp4.8 Miliar s/d Rp50 Miliar[(50%x25%) x Penghasilan Kena Pajak yang Memperoleh Fasilitas] + (25% x Penghasilan Kena Pajak Tidak Memperoleh Fasilitas

b. Peredaran Bruto di atas Rp50 miliar

PPh badan terutang dengan peredaran bruto di atas Rp50 miliar akan dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif. Jadi dapat disimpulkan bahwa besar PPh badan tetap adalah 25% x penghasilan kena pajak.

Penghasilan Kotor (Bruto)
Tarif Pajak
Kurang dari Rp4.8 Miliar
1% x Penghasilan Kotor
(Peredaran Bruto)
Lebih dari Rp4.8 Miliar s/d Rp50 Miliar
{0.25 – (0.6 Miliar/Penghasilan Kotor)} x PKP
Lebih dari Rp50 Miliar
25% x PKP

3. Menghitung Pajak Penghasilan Badan

Pada tahun 2019, PT Maju Bersama memperoleh penghasilan kotor sebesar Rp2 Miliar. Maka besar pajak penghasilan PT Maju Bersama adalah:

Harapan. Maka, Pajak yang harus dibayar adalah

50% x 25% x Rp5 Miliar = Rp625 juta.

Namun, perlu dibuat catatan bahwa selama periode tahun 2018, PT Maju Bersama telah menyetor pajak penghasilan karyawan ke kas negara sebesar Rp100 juta dan pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp200 juta. Maka, pajak penghasilan terutang PT Maju Bersama adalah

Rp625 juta – Rp100 juta – Rp200 juta = Rp325 juta.

Rp325 Juta adalah angka yang bisa dicicil oleh PT Maju Bersama ke kas negara atas penghasilan Badan Usaha di tahun 2018.

Inilah sisa pajak yang dibayar PT Maju Bersama ke Kas Negara atas pajak penghasilan badan usaha di tahun 2018. Pajak ini bisa dicicil dengan meminta persetujuan dari kantor pajak setempat. Dalam bentuk tabel, berikut adalah ringkasan dari perhitungan pajak penghasilan PT. Maju Bersama.

NoKeteranganJumlah
1Penghasilan Kotor2.000.000.000
2Kredit Pajak PPh 21100.000.000
3Kredit Pajak PPh 23200.000.000
4Pajak Penghasilan Badan (50% x 25% Rp2 Miliar)625.000.000
5Pajak Penghasilan Terutang ((4)-(2)-(3))325.000.000

Contoh penghitungan pajak penghasilan perusahaan di atas merupakan ilustrasi perhitungan pajak yang sudah disederhanakan. Pada kenyataannya, proses penghitungan pajak penghasilan dalam perusahaan tidaklah sesederhana itu dan memerlukan laporan dari berbagai akun keuangan. Akun keuangan yang sebelumnya telah dibukukan dan dikumpulkan dalam laporan keuangan akan membantu mempermudah proses perhitungan pajak badan usaha Anda.

Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :

  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi /Accounting Services
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan 
  3. Jasa Audit/ Atestasi/ AUP (Rekanan Kantor Akuntan Publik Terdaftar)
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan/ Financial Management Services
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan/ Tax Services
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi/ Kasir)
KANTOR KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM
KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
SOFTWARE AKUNTANSI BATAM
SOFTWARE ACCOUNTING BATAM
SOFTWARE KASIR BATAM
SOFTWARE POS BATAM
PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM
JASA PEMBUKUAN BATAM
JASA PERPAJAKAN BATAM
JASA AKUNTANSI BATAM

Postingan Populer