Kamis, 20 Agustus 2020

JENIS-JENIS DAN CARA MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN BADAN

Saat memiliki sebuah perusahaan atau badan usaha tentu memiliki sebuah harapan agar perusahaan yang kamu miliki mendapatkan keuntungan dan laba yang besar. Jika sebuah perusahaan memiliki pendapatan yang cukup menjanjikan, mereka wajib membayar Pajak Penghasilan Badan yang didapatkan kepada pemerintah dengan jumlah tertentu. Hal ini juga adalah sebuah kewajiban setiap warga negara. 

Karenanya untuk kamu yang memiliki sebuah usaha, kamu wajib tahu nih apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan badan beserta jenis dan cara perhitungannya. Selengkapnya di bawah ini:

Pajak Penghasilan Badan

Pajak penghasilan badan atau yang biasa disebut PPhB merupakan pajak negara yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan yang diterima oleh wajib pajak dari suatu badan usaha, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. 

Umumnya badan usaha di Indonesia yang berbentuk PT atau Perusahaan Terbatas, Fa atau Perusahaan Firma dan CV atau Perseroan Komanditer memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk membayar pajak penghasilan yang didapatkannya. PPhB ini akan dikenakan terhadap penghasilan orang pribadi dan badan usaha yang diterimanya selama satu tahun pajak. Namun, selain perseorangan, pajak juga diberlakukan kepada perusahaan atas pengelolaan barang dan jasa yang menjadi bisnisnya.

Namun, tidak semua kok beberapa pihak yang dikecualikan alias tidak harus membayar pajak juga ada seperti:
  1. Badan perwakilan negara asing.
  2. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat Indonesia menjadi bagian dari organisasi tersebut.
  3. Tidak menjalankan sebuah kegiatan dimana untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya didapat dari iuran para anggotanya.
  4. Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria
  • Pembentukannya sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh Undang -Undang
  • Pembiayaan bersumber dari APBN atau APBD
  • Penerimaannya masuk dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah
Macam-Macam Jenis Pajak Penghasilan Badan Sesuai dengan Pasal yang Berlaku

Untuk memenuhi kewajiban pajak, terdapat beberapa jenis yang dikenakan kepada wajib pajak, yaitu:

PPh Badan Pasal 15

Pajak ini merupakan sebuah laporan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu. Dimana saat memiliki badan usaha, kamu menjadi wajib pajak penghasilan badan yang berprofesi sebagai pengusaha. Karena, ada sejumlah pajak yang perlu dibayarkan. Jenis pajak ini juga wajib dibayarkan sesuai dengan yang tertera pada SKT (Surat Keterangan Terdaftar). Wajib pajak yang dikenakan PPh Badan pasal 15 seperti:
  • Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional
  • Perusahaan pelayaran dan penerbangan dalam negeri
  • Perusahaan asuransi luar negeri
  • Perusahaan pengeboran minyak dan gas
  • Perusahaan dagang asing
  • Perusahaan investor dalam bentuk BOT (Build, Operate, Transfer)
PPh Badan Pasal 21

Pajak penghasilan yang ini adalah pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun. Hal ini sesuai dengan PPh Badan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang diterima wajib pajak dalam negeri atau karyawan yang dibayarkan setiap bulannya.

Sebuah perusahaan mengelola pemungutan pajaknya dengan cara memotong langsung penghasilan para karyawan dan menyetorkannya ke kas negara melalui bank. Hal ini membuat para pekerja tidak lagi perlu membayarkan sendiri jenis pajak ini.

PPh Badan Pasal 22

Pajak penghasilan pasal 22 ini adalah pemungutan pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan impor dari pembeli atas penjualan barang mewah. Pihak pemungut tersebut diantaranya seperti:
  • Bendahara pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
  • Badan-badan tertentu, baik itu badan usaha pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor
  • Wajib pajak badan untuk memungut pajak pembeli atas penjualan barang mewah
PPh Badan Pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 ini adalah suatu pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak. Dimana saat transaksi dilakukan meliputi transaksi dividen, royalti, bunga, hadiah/penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau bangunan.

Tarif PPh 23 dikenakan berdasarkan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan yang didapatkan. Karena itu tarif 15% dari jumlah bruto ini terdiri dari:
  • Dividen, kecuali pembagian dividen terhadap orang pribadi dikenakan final.
  • Hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh 21.
Tarif 2% dari jumlah bruto terdiri atas:
  • Sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan.
  • Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan
  • Imbalan lainnya yang sudah diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015
PPh Badan Pasal 25

Terakhir ada Pajak penghasilan pasal 25. Pajak ini merupakan angsuran pajak yang dapat dihitung sesuai dengan jumlah pajak penghasilan yang terutang, menurut SPT Tahunan PPh dikurangi PPh yang dipotong serta PPh terutang di Luar Negeri tidak dapat dikreditkan wajib pajak.

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Badan 

Untuk menghitung PPh Badan ini memiliki beberapa cara, karena itu kamu perlu mengetahui cara menghitung pajak penghasilan agar dapat mengelola pajak secara benar:

PT Sentosa Raya Buana mendapatkan penghasilan kotor senilai Rp2 miliar, maka besaran pajak penghasilan dari PT Sentosa Raya Buana yaitu:

50% x 25% x Rp5 Miliar = Rp625 juta

Namun selama periode tahun 2019, PT Sentosa Raya Buana telah menyetorkan pajak penghasilan karyawan ke kas negara senilai Rp100 juta dan pajak PPh pasal 23 senilai Rp200 juta. Maka, pajak penghasilan terutan PT. Sentosa Raya Buana yaitu:

Rp625 juta – Rp100 juta – Rp200 juta = Rp325 juta

Rp325 juta merupakan angka bisa dicicil oleh PT. Sentosa Raya Buana ke kas negara atas penghasilan badan usaha di tahun 2019. Karenanya, jumlah di atas adalah sisa pajak yang harus dibayarkan PT. Sentosa Raya Buana di tahun 2019. Pajak tersebut dapat dicicil dengan meminta persetujuan dari kantor pajak setempat.

NoKeteranganJumlah
1Penghasilan Kotor2.000.000.000
2Kredit Pajak PPh 21100.000.000
3Kredit Pajak PPh 23200.000.000
4Pajak Penghasilan Badan (50% x 25% Rp2 Miliar)625.000.000
5Pajak Penghasilan Terutang ((4)-(2)-(3))325.000.000

Karena itu sebagai warga negara yang baik, harus selalu membayarkan pajak secara tepat waktu dan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Jangan sampai lupa membayarkan pajak yang sudah menjadi tanggung jawab sebagai warga negara.

Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :


  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi /Accounting Services
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan 
  3. Jasa Audit/ Atestasi/ AUP (Rekanan Kantor Akuntan Publik Terdaftar)
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan/ Financial Management Services
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan/ Tax Services
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi/ Kasir)
KANTOR KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM
KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM
KONSULTAN KEUANGAN BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
KONSULTAN PAJAK BATAM
SOFTWARE AKUNTANSI BATAM
SOFTWARE ACCOUNTING BATAM
SOFTWARE KASIR BATAM
SOFTWARE POS BATAM
PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM
JASA PEMBUKUAN BATAM
JASA PERPAJAKAN BATAM
JASA AKUNTANSI BATAM

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Postingan Populer