Selasa, 28 Desember 2021

Bukan Sekadar Pengampunan Pajak, PPS Adalah Kesempatan

  You are currently viewing Bukan Sekadar Pengampunan Pajak, PPS Adalah Kesempatan


Konsultan Pajak Batam –  Pemerintah menetapkan PMK-196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak pada 22 Desember 2021 dan mengundangkan PMK tersebut pada 23 Desember 2021. Beleid tersebut merupakan aturan pelaksanaan untuk Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), PPS akan berlaku tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Neilmaldrin Noor, mengharapkan Wajib Pajak (WP) dapat mengikuti PPS karena program ini memiliki banyak manfaat untuk WP.

“PPS adalah kesempatan yang diberikan kepada WP untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh (Pajak Penghasilan) berdasarkan pengungkapan harta. Banyak manfaat yang akan diperoleh WP, di antaranya, terbebas dari sanksi administratif dan perlindungan data bahwa data harta yang diungkapkan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP. PPS diselenggarakan dengan asas kesederhanaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP sebelum penegakan hukum dilakukan dengan basis data dari pertukaran data otomatis (AEoI) dan data ILAP yang dimiliki DJP,” ungkap Neilmaldrin menjelaskan.

Ruang Lingkup Kebijakan

Ket.Kebijakan IKebijakan II
PesertaWP Orang Pribadi (OP) dan Badan peserta Tax Amnesty (TA)WP Orang Pribadi (OP)
Basis PengungkapanHarta per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan saat mengikuti TAHarta perolehan 2016 s.d. 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020
Tarif11% untuk harta deklarasi Luar Negeri (LN)18% untuk harta deklarasi LN14% untuk harta LN repatriasi
Ket.Kebijakan IKebijakan II
 8%  untuk harta Luar Negeri (LN) repatriasi dan harta deklarasi Dalam Negeri (DN)6% untuk harta LN repatriasi dan harta deklarasi DN yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi SDA/renewable energydan harta deklarasi DN12% untuk harta LN repatriasi dan harta deklarasi DN yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi SDA/renewable energy
  • Program dilaksanakan selama 6 bulan (1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022).
  • Untuk kebijakan II, harus memenuhi syarat: (a) tidak sedang diperiksa atau dilakukan pemeriksaan bukti permulaan untuk tahun pajak 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020; (b) tidak sedang dilakukan penyidikan, dalam proses peradilan, atau sedang menjalani tindak pidana di bidang perpajakan.

Tata Cara Pengungkapan


  • Pengungkapan dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) yang disampaikan secara elektronik melalui laman https://pajak.go.id/pps. SPPH dilengkapi dengan:
  1. SPPH induk;
  2. Bukti pembayaran PPh Final;
  3. Daftar rincian harta bersih;
  4. Daftar utang;
  5. Pernyataan repatriasi dan/atau investasi.

Tambahan kelengkapan untuk peserta kebijakan II:

  1. Pernyataan mencabut permohonan (restitusi atau upaya hukum);
  2. Surat permohonan pencabutan Banding, Gugatan, Peninjauan Kembali.
  • Peserta PPS dapat menyampaikan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya untuk membetulkan SPPH apabila ada perubahan harta bersih atau kesalahan tulis, hitung, atau perubahan tarif.
  • Peserta PPS dapat mencabut keikutsertaan dalam PPS dengan mengisi SPPH selanjutnya dengan nilai 0. Peserta PPS yang mencabut SPPH dianggap tidak ikut PPS dan tidak dapat lagi menyampaikan SPPH berikutnya.
  • Pembayaran dilakukan dengan menggunakan Kode Akun Pajak (KAP) PPh Final 411128 dan Kode Jenis Setoran (KJS) untuk kebijakan I, 427, untuk kebijakan II, 428. Pembayaran tidak dapat dilakukan dengan Pemindahbukuan (Pbk).
  • PPh Final yang harus dibayarkan sebesar tarif dikali nilai harta bersih (harta dikurang utang).
  • Untuk kebijakan I, pedoman yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai harta per 31 Desember 2015, yaitu:
  1. Nilai nominal, untuk harta kas atau setara kas.
  2. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk tanah/bangunan dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) untuk kendaraan bermotor.
  3. Nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk., untuk emas dan perak.
  4. Nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk saham dan waran yang diperjualbelikan di PT BEI.
  5. Nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia untuk SBN dan efek bersifat utang/sukuk yang diterbitkan perusahaan.
  6. Jika tidak ada pedoman, menggunakan hasil penilaian Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP).
  • Untuk kebijakan II, pedoman yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai harta per 31 Desember 2020, yaitu:
  1. Nilai nominal, untuk kas atau setara kas.
  2. Harga perolehan, untuk selain kas atau setara kas.
  3. Jika tidak diketahui, menggunakan nilai wajar per 31 Desember 2020 dari harta sejenis atau setara berdasarkan penilaian WP.

Ketentuan Repatriasi

  • Repatriasi atau pengalihan harta ke Indonesia dilakukan paling lambat 30 September 2022 melalui bank.
  • Harta bersih yang dialihkan ke Indonesia tidak dapat dialihkan ke luar wilayah Indonesia (holding period) paling singkat selama 5 tahun terhitung sejak Surat Keterangan diterbitkan. Holding period ini berlaku pula untuk asset deklarasi dalam negeri.

Ketentuan Investasi

  • Investasi dilakukan pada hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA)/renewable energy atau investasi Surat berharga Negara (SBN). Investasi pada hilirisasi SDA/renewable energy dapat dilakukan dalam bentuk pendirian usaha baru atau penyertaan modal. Untuk investasi SBN dilakukan di pasar perdana dengan mekanisme private placement melalui Dealer Utama dengan menunjukkan Surat Keterangan.
  • Investasi dilakukan paling lambat 30 September 2023.
  • Investasi dilakukan paling singkat (holding period) 5 tahun sejak diinvestasikan.
  • Investasi dapat dipindahkan ke bentuk lain setelah minimal 2 tahun. Perpindahan antarinvestasi maksimal 2 kali dengan maksimal 1 kali perpindahan dalam 1 tahun kalender. Perpindahan investasi diberikan maksimal jeda 2 tahun. Jeda waktu perpindahan antarinvestasi menangguhkan holding period 5 tahun.
  • Peserta PPS dengan komitmen repatriasi dan/atau investasi wajib menyampaikan laporan realisasi investasi melalui laman DJP paling lambat saat berakhirnya batas penyampaian SPT Tahunan.

Ketentuan lainnya

  • Bagi peserta PPS kebijakan I yang sampai PPS berakhir masih ada harta yang belum diungkapkan pada saat mengikuti TA 2016 dikenai PPh Final atas harta bersih tambahan dengan tarif 25% (Badan), 30% (OP), dan 12,5% (WP tertentu) ditambah sanksi 200% (Pasal 18 (3) UU Pengampunan Pajak).
  • Bagi peserta PPS kebijakan II yang sampai PPS berakhir masih ada harta yang belum diungkapkan dalam SPPH dikenai PPh Final atas harta bersih tambahan dengan tarif 30% (Pasal 11 (2) UU HPP) ditambah sanksi Pasal 13 (2) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
  • Bagi peserta kebijakan I yang wanprestasi repatriasi/investasi sampai batas waktu repatriasi/investasi yang ditentukan, dikenakan tambahan PPh Final:

  • Bagi peserta PPS kebijakan II yang wanprestasi repatriasi/investasi sampai batas waktu repatriasi/investasi yang ditentukan, dikenakan tambahan PPh Final:
Informasi lebih lanjut terkait PPS, termasuk salinan PMK-196/PMK.03/2021 tentang Tata cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dapat dilihat di https://www.pajak.go.id/pps.

Sumber : www.pajak.go.id



Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :
  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan
  3. Jasa Audit
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan / Pelayanan Pajak
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi / Kasir)
KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM, KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK DI BATAM, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI BATAM, KONSULTAN PAJAK DI KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI KEPRI, KONSULTAN PAJAK DI TANJUNG PINANG, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI TANJUNG PINANG, KONSULTAN PAJAK DI BINTAN, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI BINTAN, KONSULTAN PAJAK KEPULAUAN RIAU, KONSULTAN PAJAK DI KEPULAUAN RIAU, KONSULTAN PAJAK KEPRI, KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK TANJUNG PINANG, KANTOR KONSULTAN PAJAK BINTAN, KONSULTAN PAJAK TANJUNG PINANG, KONSULTAN PAJAK BINTAN, KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM, KONSULTAN KEUANGAN BATAM, SOFTWARE AKUNTANSI BATAM, SOFTWARE ACCOUNTING BATAM, SOFTWARE KASIR BATAM, SOFTWARE POS BATAM, PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM, JASA PEMBUKUAN BATAM, JASA PERPAJAKAN BATAM, JASA AKUNTANSI BATAM, PERPAJAKAN BATAM, PERPAJAKAN TANJUNG PINANG, PERPAJAKAN BINTAN, PERPAJAKAN TANJUNG BALAI KARIMUN, KONSULTAN PAJAK TANJUNG BALAI KARIMUN, KANTOR KONSULTAN PAJAK TANJUNG BALAI KARIMUN, KONSULTAN PAJAK DI TANJUNG BALAI KARIMUN

Rabu, 22 Desember 2021

Poin-Poin Penting dalam UU HPP

  You are currently viewing Poin-Poin Penting dalam UU HPP


Konsultan Pajak Batam – Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Oktober 2021 telah menandatangani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), setelah di sahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada 7 Oktober 2021.

UU HPP ini mengubah empat UU perpajakan, yaitu UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) stdtd UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) stdtd UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM stdtd UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai stdtd UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Tujuan UU HPP diterbitkan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan percepatan pemulihan perekonomian dan optimalisasi penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, yang dilaksanakan melalui reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis perpajakan serta meningkatkan kepatuhan suka rela Wajib Pajak. Dengan diterapkannya UU HPP ini diharapkan akan terdorong terwujudnya sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif dan akuntabel.

Ada enam aturan pokok terbaru dalam UU HPP ini, yaitu [1] perubahan pada Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP); [2] Pajak Penghasilan (PPh); [3] Pajak Pertambahan Nilai (PPN); [4] Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PPS WP); [5] Pajak Karbon; dan [6] Cukai.

Poin pertama UU HPP menyangkut bidang KUP. Di sana terdapat aturan baru bagi wajib pajak Orang Pribadi (OP) yaitu digunakannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penggunaan NIK sebagai identitas Wajib Pajak Orang Pribadi tentu akan memerlukan proses pengintegrasian basis data kependudukan dari Menteri Dalam Negeri, c.q. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menjadi basis data perpajakan. Untuk proses integrasi data ini, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri diwajibkan memberikan data kependudukan dan data balikan dari pengguna kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dengan adanya ketentuan NIK menjadi NPWP ini tentu muncul pertanyaan pada masyarakat, “Apakah setiap penduduk yang memiliki NIK akan menjadi wajib pajak dan harus membayar pajak?” Pertanyaan di atas dijawab oleh Pasal 2 ayat (1) UU HPP, yang menyebutkan bahwa,”Setiap WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP.” Dengan demikian, NPWP diberikan hanya jika terpenuhi dua syarat, yaitu subjektif dan objektif.

Syarat subjektif terpenuhi jika orang pribadi yang merupakan WNI bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari (Pasal 2 ayat (2) UU PPH). Persyaratan objektif terpenuhi apabila subjek pajak menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dirinci dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPH. Selain memiliki objek pajak, orang pribadi yang diwajibkan memiliki NPWP adalah orang yang memiliki Penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu Rp54 juta setahun untuk wajib pajak Orang Pribadi atau Rp4,5 juta per bulan (Pasal 7 UU HPP). Dengan PTKP ini, masyarakat yang berpenghasilan sampai dengan Rp4,5 juta perbulan tetap tidak dikenakan pajak.

Untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum, melalui UU HPP ini dilakukan penurunan sanksi bagi wajib pajak saat dilakukan pemeriksaan dari sanksi kenaikan 50% menjadi sanksi bunga ditambah uplift factor 20% untuk PPh kurang dibayar, sanksi kenaikan 100% diturunkan menjadi sanksi bunga ditambah uplift factor 20% untuk PPh kurang dipotong, sanksi kenaikan 100% diturunkan menjadi kenaikan 75% untuk PPh dipotong tapi tidak disetor, sanksi kenaikan 100% diturunkan menjadi 75% untuk PPN dan PPnBM kurang dibayar. Sanksi upaya hukum berupa pengajuan keberatan diturunkan menjadi 30% dari sebelumnya 50%, sanksi banding turun menjadi 60% dari 100%, sanksi Peninjauan Kembali (PK) turun menjadi 60% dari sebelumnya 100%.

Poin kedua UU HPP adalah perubahan dalam UU Pajak Penghasilan (PPh). Wajib pajak OP yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu yang memiliki penghasilan bruto paling banyak Rp4,8 miliar setahun (sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU PPh dan Pasal 7 ayat (1) PP No. 23 Tahun 2018), tidak dikenai PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun. Pembebasan PPh bagi wajib pajakyang tergolong UMKM ini merupakan upaya pemerintah untuk membangkitkan sektor UMKM yang terkena dampak pandemi covid 19.

Untuk lebih mencerminkan keadilan, tarif PPh Orang Pribadi dilakukan perubahan tarif dan bracket. Lapisan rentang penghasilan 0-60 juta tarifnya 5%, Rp60 juta-Rp250 juta tarifnya 15%, penghasilan Rp250 juta-500 juta tarifnya 25%, penghasilan Rp500 juta-Rp5 miliar tarifnya 30%, dan penghasilan di atas Rp5 miliar dikenakan tarif 35%. Perubahan tarif ini tidak menambah beban PPh bagi OP yang berpenghasilan s.d. Rp5 miliar.

Poin penting ketiga dalam UU HPP adalah perubahan di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU HPP menghapus beberapa ayat tentang barang/jasa yang termasuk bukan objek PPN (pasal 4A UU PPN) sehingga menjadi objek PPN. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat seperti beras, jagung, dan lain-lain dibebaskan PPN (Pasal 16B UU PPN). Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya bukanlah objek PPN karena sudah menjadi objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Demikian juga jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa boga, dan katering yang merupakan objek PDRD tidak lagi menjadi objek PPN.

Tarif PPN akan dinaikkan menjadi 11% karena tarif PPN Indonesia masih di bawah tarif PPN negara-negara tetangga seperti Filipina 12%, Arab Saudi 15%, Korea Utara 17%, Pakistan 17%, India 18%. Tarif tersebut akan dinaikkan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025.

Poin penting keempat dalam UU HPP adalah diberlakukannya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yaitu pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak (Peserta Tax Amnesty lama) dan pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi Tahun Pajak 2020 (Pasal 5 s.d. Pasal 12 UU HPP).

Bagi wajib pajak yang belum mengungkapkan harta dan ditemukan datanya oleh Direktorat Jenderal Pajak, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 menyebutkan bahwa atas harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh dianggap sebagai penghasilan yang bersifat final. Pengenaan pajaknya dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan PPh, yaitu PPh Badan sebesar 25%, PPh Orang Pribadi sebesar 30%, wajib pajak tertentu sebesar 12,5%.

Selain dikenakan final, Pasal 18 ayat (3) UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak menyebutkan bahwa atas tambahan penghasilan dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.

Poin penting keempat dalam UU HPP adalah Pajak Karbon (Pasal 13 UU HPP). Pemerintah merasa perlu mengendalikan peningkatan emisi gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan kenaikan suhu permukaan bumi melalui penetapan tarif pajak karbon lebih tinggi atau sama dengan besaran tarif harga karbon di pasar karbon per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara.

Point penting keenam dalam UU HPP adalah tentang Cukai, yang memberi penegasan dengan penambahan jenis Barang Kena Cukai hasil tembakau berupa rokok elektrik, mengubah prosedur penambahan pengurangan jenis Barang Kena Cukai, penegakan Hukum Pidana Cukai dengan mengedepankan Pemulihan Kerugian Pendapatan Negara dan Wajib Bayar diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara dengan membayar sanksi.

Dengan diterapkannya UU HPP ini diharapkan akan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan memperbaiki defisit anggaran serta peningkatan rasio pajak untuk meraih kesejahteraan, keadilan, serta pembangunan mental dan spritual yang lebih merata.

Sumber : www.pajak.go.id


Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :
  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan
  3. Jasa Audit
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan / Pelayanan Pajak
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi / Kasir)
KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM, KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK DI BATAM, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI BATAM, KONSULTAN PAJAK DI KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI KEPRI, KONSULTAN PAJAK DI TANJUNG PINANG, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI TANJUNG PINANG, KONSULTAN PAJAK DI BINTAN, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI BINTAN, KONSULTAN PAJAK KEPULAUAN RIAU, KONSULTAN PAJAK DI KEPULAUAN RIAU, KONSULTAN PAJAK KEPRI, KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK TANJUNG PINANG, KANTOR KONSULTAN PAJAK BINTAN, KONSULTAN PAJAK TANJUNG PINANG, KONSULTAN PAJAK BINTAN, KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM, KONSULTAN KEUANGAN BATAM, SOFTWARE AKUNTANSI BATAM, SOFTWARE ACCOUNTING BATAM, SOFTWARE KASIR BATAM, SOFTWARE POS BATAM, PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM, JASA PEMBUKUAN BATAM, JASA PERPAJAKAN BATAM, JASA AKUNTANSI BATAM, PERPAJAKAN BATAM, PERPAJAKAN TANJUNG PINANG, PERPAJAKAN BINTAN, PERPAJAKAN TANJUNG BALAI KARIMUN, KONSULTAN PAJAK TANJUNG BALAI KARIMUN, KANTOR KONSULTAN PAJAK TANJUNG BALAI KARIMUN, KONSULTAN PAJAK DI TANJUNG BALAI KARIMUN

Selasa, 21 Desember 2021

Dongkrak Kepatuhan Melalui Program Pengungkapan Sukarela

 You are currently viewing Dongkrak Kepatuhan Melalui Program Pengungkapan Sukarela


Konsultan Pajak Batam – Salah satu klausul kebijakan pemerintah yang telah disetujui DPR dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), namun mendapat kritikan dari berbagai pihak adalah tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Pemerintah dianggap tidak konsisten, karena sebelumnya memastikan tidak ada lagi kebijakan serupa. Ada juga tudingan pemerintah memanjakan orang kaya. Bagaimana faktanya?

Pada 2016 lalu, melalui UU Nomor 11 tahun 2016 pemerintah Indonesia pernah melaksanakan Program Pengampunan (Amnesti) Pajak. Sebanyak 972.530 wajib pajak mengikuti program tersebut dengan deklarasi harta mencapai Rp4.881 triliun, dengan komposisi sebagai berikut: Rp1.036,37 triliun berupa deklarasi luar negeri, Rp3.697,94 triliun deklarasi dalam negeri dan Rp146,69 triliun untuk harta yang direpatriasi. Dari segi jumlah, wajib pajak yang mengikuti Amnesti Pajak tersebut masih jauh dibandingkan potensi wajib pajak yang terdaftar.

Namun Ditjen Pajak mencatat tren positif. Saat pelaksanaan Amnesti Pajak, terjadi peningkatan pelaporan SPT tahunan oleh wajib pajak orang pribadi. Tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak yang mengikuti Amnesti Pajak mencapai 92 persen, sementara bagi yang tidak ikut Amnesti Pajak tingkat kepatuhannya hanya mencapai 60-70 persen.

Administrasi pajak modern sekarang menganggap bahwa peningkatan kepatuhan sukarela sebagai tujuan utama. Karena audit, sebagai salah satu alat untuk meningkatkan kepatuhan keberhasilannya terbatas dalam mengubah perilaku untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak (IMF, 2017).

PPS menjadi salah satu solusi yang menjanjikan, untuk menumbuhkan budaya kepatuhan sukarela yang tinggi. Karena itu pemerintah Indonesia membuat skema PPS dalam UU HPP yang dirancang dengan hati-hati bagi wajib pajak yang selama ini belum patuh dan belum melaporkan kekayaannya dalam SPT Tahunan, untuk memulai babak hidup baru.

Regulasi PPS

Terdapat dua program PPS wajib pajak dalam UU HPP ini. Pertama, kebijakan untuk wajib pajak orang pribadi dan badan yang sudah pernah menjadi peserta Amnesti Pajak, dengan basis aset yang diperoleh sebelum 31 Desember 2015.

Tarif PPh final yang ditetapkan pada kebijakan pertama adalah dalam rentang 6% sampai 11% dengan tiga kategori, yaitu: tarif PPh Final 11% untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri. Kemudian, tarif PPh Final 8% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri yang tidak diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) dan energi terbarukan, dan 6% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN dan hilirisasi SDA dan energi terbarukan.

Kedua, kebijakan ditujukan untuk wajib pajak orang pribadi yang selama ini belum melaporkan kekayaannya yang didapat pada 2016 sampai 2020 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2020.

Tarif PPh Final yang dikenakan adalah sebesar 18% untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri, 14% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri yang tidak diinvestasikan dalam SBN dan hilirisasi SDA dan energi terbarukan, dan 12% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN dan hilirisasi SDA dan energi terbarukan. Batas waktu pelaksanaan PPS dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 30 Juni 2022.

Sebelum berlakunya UU HPP ini, pemerintah pernah mengeluarkan regulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017. Pasal 44A PMK 165/2017 menyebutkan bahwa bagi wajib pajak yang sudah mengikuti program Amnesti Pajak, tetapi belum melaporkan seluruh harta kekayaannya dengan benar dan wajib pajak yg belum ikut Amnesti Pajak namun ingin melaporkan kekayaannya bisa mengikuti Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final (PAS-FInal). Tarif yang ditawarkan adalah 25% bagi wajib pajak Badan, 30% bagi wajib pajak orang pribadi dan 12,5% bagi wajib pajak tertentu (termasuk wajib pajak UMKM).

PAS-Final ini bukanlah program Amnesti Pajak, karena ada beberapa perbedaan esensial, yaitu terkait pengenaan tarif dan tidak adanya fasilitas pembebasan PPh atas pengalihan saham, tanah, dan bangunan atas peserta PAS-Final. Program ini lebih kepada memberi kesempatan, keadilan, pelayanan, dan kemudahan kepada wajib pajak yang pada saat Amnesti Pajak lalu mengalami kendala agar tidak dikenakan sanksi Pasal 18 UU Amnesti Pajak, sebelum pemeriksa pajak terjun mengungkapkan harta wajib pajak ditambah sanksi sebesar 200%.

Begitu pula dengan PPS dalam UU HPP, bukan merupakan program Amnesti Pajak. PPS berupaya mengakomodir hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menganut aliran positivisme dimana konsep pemikiran utilitarianisme turut memberikan sumbangsih dalam peraturan hukum di Indonesia.

Konsep utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill ini menyatakan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Murphy (1995) juga menegaskan bahwa hukuman yang baik adalah hukuman yang dilakukan ketika mampu memberikan manfaat yang lebih jauh baik. PPS diyakini mampu memberikan manfaat yang jauh lebih baik, karena dapat mendongkrak kepatuhan sukarela wajib pajak, ketimbang pengenaan sanksi yang berat bagi wajib pajak melalui proses pemeriksaan.

Cerita Sukses PPS

Cerita tentang sukses PPS, maka Indonesia bisa merujuk pada Irlandia, Inggris, dan Amerika Serikat. Dalam catatan IMF, ketiga negara tersebut pernah sukses mendulang pajak orang kaya mereka melalui PPS. Banyak wajib pajak secara sukarela membayar pajak atas ketidakpatuhan mereka di masa lalu.

Badan perpajakan Irlandia contohnya, pada 1999 berhasil memperoleh nama-nama pemegang rekening bank yang terlibat dalam skema penghindaran pajak dengan menyamarkan aset yang dimiliki di dalam negeri sebagai milik asing. Ketika pemerintah Irlandia memberikan ultimatum dalam waktu terbatas, sekitar 3.700 orang mengikuti PPS dengan pembayaran mencapai Euro (EUR) 227 juta. Tindak lanjut penegakan hukum dilakukan terhadap 8.500 wajib pajak yang tidak mengikuti PPS dan berhasil menjaring pajak EUR 420 juta termasuk denda dan bunga.

Inggris pada 2007, mengharuskan lima bank besar untuk menyerahkan informasi 250.000 penduduk Inggris yang memiliki 400.000 rekening di luar negeri. Badan perpajakan di sana menawarkan penyelesaian atas dasar bahwa semua pajak dibayar kembali ditambah bunga dan denda. Sekitar 64.000 pemegang rekening menerima tawaran itu dan membayar GBP 450 juta. Sekitar 10.000 dari mereka yang tidak mengikuti program tersebut, menjadi sasaran penyelidikan.

Sementara The Internal Revenue Service (IRS) di Amerika Serikat berhasil mendapatkan informasi dari perusahaan kartu kredit besar, sehingga menawarkan PPS kepada sekitar 1.300 wajib pajak. USD 75 juta masuk ke kas negara pada 2003. Ketika 2009 IRS meluncurkan Program Pengungkapan Sukarela kedua, lebih dari 14.000 pembayar pajak maju mengungkapkan rekening asing mulai dari USD 10.000 hingga USD 100 juta pada ratusan bank di 70 negara.

Indonesia pun bisa mendulang sukses, mengingat Ditjen Pajak terus melakukan proses data-matching dengan pihak ketiga termasuk 67 instansi pemerintah maupun swasta. Dalam UU Nomor 9 Tahun 2017 Ditjen Pajak kini telah diberi kewenangan untuk mengakses data keuangan yang dimiliki lembaga keuangan. Dan pada 2018 Ditjen Pajak juga telah melakukan komitmen pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI) dengan 159 negara lain. Berbekal ratusan data yang telah diperoleh oleh DJP, celah bagi wajib pajak untuk menyembunyikan harta sudah pasti tertutup. Maka PPS dapat menjadi titik awal menuju DJP dengan tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi.

Sumber : www.pajak.go.id


Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :
  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan
  3. Jasa Audit
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan / Pelayanan Pajak
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi / Kasir)
KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM, KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK DI BATAM, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI BATAM, KONSULTAN PAJAK DI KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI KEPRI, KONSULTAN PAJAK DI TANJUNG PINANG, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI TANJUNG PINANG, KONSULTAN PAJAK DI BINTAN, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI BINTAN, KONSULTAN PAJAK KEPULAUAN RIAU, KONSULTAN PAJAK DI KEPULAUAN RIAU, KONSULTAN PAJAK KEPRI, KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK TANJUNG PINANG, KANTOR KONSULTAN PAJAK BINTAN, KONSULTAN PAJAK TANJUNG PINANG, KONSULTAN PAJAK BINTAN, KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM, KONSULTAN KEUANGAN BATAM, SOFTWARE AKUNTANSI BATAM, SOFTWARE ACCOUNTING BATAM, SOFTWARE KASIR BATAM, SOFTWARE POS BATAM, PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM, JASA PEMBUKUAN BATAM, JASA PERPAJAKAN BATAM, JASA AKUNTANSI BATAM, PERPAJAKAN BATAM, PERPAJAKAN TANJUNG PINANG, PERPAJAKAN BINTAN, PERPAJAKAN TANJUNG BALAI KARIMUN, KONSULTAN PAJAK TANJUNG BALAI KARIMUN, KANTOR KONSULTAN PAJAK TANJUNG BALAI KARIMUN, KONSULTAN PAJAK DI TANJUNG BALAI KARIMUN

 

Jumat, 17 Desember 2021

Pajak Tanjungpinang Sosialisasikan UU HPP Ke AKP2I

 You are currently viewing Pajak Tanjungpinang Sosialisasikan UU HPP Ke AKP2I


Konsultan Pajak Batam – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang menyelenggarakan sosialisasi Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan kepada para konsultan pajak yang terhimpun dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) wilayah Tanjungpinang. Acara dilaksanakan via zoom meeting di ruang rapat KPP Pratama Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kamis, 16/12).

Sosialisasi dibuka dengan sambutan Kepala Seksi Pelayanan Anindita Dyah Puspita Sari. “Acara ini untuk memberikan overview terlebih dahulu atas perubahan beberapa UU KUP, PPh, PPN, Cukai, dan Undang-Undang baru yaitu UU Program Pengungkapan Sukarela dan UU Karbon sembari menunggu aturan teknis turunannya,” ujarnya.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Asisten Penyuluh Pajak Syukrunaddawami. UU HPP tersebut terdiri atas sembilan bab yang memiliki enam ruang lingkup pengaturan yaitu Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, dan Cukai.

Syukru menyampaikan bahwa wajib pajak tidak perlu bingung dalam memahami UU HPP tersebut, sebab peraturan selain yang diatur di UU HPP tidak berubah dan masih mengikuti peraturan sebelumnya. “UU HPP sifatnya menyempurnakan dan merevisi aturan yang sudah ada. Selain yang disebutkan di dalamnya, berarti masih sama seperti aturan terakhir,” ujarnya.

UU HPP menjadi sebuah pembaruan serta inovasi terhadap reformasi perpajakan dan dirumuskan dengan memperhatikan asas keadilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Misalnya pada tarif PPh Orang Pribadi yang memiliki empat lapis tarif 5%, 15%, 25%, dan 30% dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) paling rendah Rp.50 juta per tahun. Dalam UU HPP, lapisan tarif pajak tersebut diperluas menjadi 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35% dengan PTKP paling rendah Rp.60 juta per tahun.

Namun, yang paling menarik perhatian Wajib Pajak di sesi tanya jawab adalah mengenai fasilitas PPS yang bisa dimanfaatkan mulai 1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022. Program ini merupakan pengungkapan aset wajib pajak di dalam maupun luar negeri yang belum dilaporkan di Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Di dalam PPS terdapat dua kebijakan tarif yang berbeda bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Kebijakan I bagi Wajib Pajak OP dan Badan yang pernah mengikuti tax amnesty (TA) dengan basis aset per 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan dalam TA. Sedangkan Kebijakan II hanya berlaku pada Wajib Pajak OP dengan perolehan aset tahun 2016 s.d. 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020.

“Untuk Wajib Pajak Badan hanya bisa mengikuti PPS dengan tarif Kebijakan I, sedangkan Wajib Pajak OP bisa memanfaatkan Kebijakan I dan Kebijakan II,” jelas Syukru.

Sosialisasi ditutup dengan imbauan Kepala Kantor Rudianto Gurning kepada seluruh wajib pajak agar segera memenuhi kewajiban perpajakan di tahun 2021 dengan baik. “Kami harap sebelum tahun 2021 berakhir, Bapak dan Ibu segera menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban sebagai wajib pajak. Dan sebagai mitra kami, jika ada yang mau didiskusikan mengenai UU HPP maupun masalah perpajakan lainnya, kami siap membantu,” pungkasnya.

Sumber : www.pajak.go.id


Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :
  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan
  3. Jasa Audit
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan / Pelayanan Pajak
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi / Kasir)
KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM, KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK DI BATAM, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI BATAM, KONSULTAN PAJAK DI KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI KEPRI, KONSULTAN PAJAK DI TANJUNG PINANG, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI TANJUNG PINANG, KONSULTAN PAJAK DI BINTAN, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI BINTAN, KONSULTAN PAJAK KEPULAUAN RIAU, KONSULTAN PAJAK DI KEPULAUAN RIAU, KONSULTAN PAJAK KEPRI, KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK TANJUNG PINANG, KANTOR KONSULTAN PAJAK BINTAN, KONSULTAN PAJAK TANJUNG PINANG, KONSULTAN PAJAK BINTAN, KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM, KONSULTAN KEUANGAN BATAM, SOFTWARE AKUNTANSI BATAM, SOFTWARE ACCOUNTING BATAM, SOFTWARE KASIR BATAM, SOFTWARE POS BATAM, PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM, JASA PEMBUKUAN BATAM, JASA PERPAJAKAN BATAM, JASA AKUNTANSI BATAM, PERPAJAKAN BATAM, PERPAJAKAN TANJUNG PINANG, PERPAJAKAN BINTAN, PERPAJAKAN TANJUNG BALAI KARIMUN, KONSULTAN PAJAK TANJUNG BALAI KARIMUN, KANTOR KONSULTAN PAJAK TANJUNG BALAI KARIMUN, KONSULTAN PAJAK DI TANJUNG BALAI KARIMUN

Selasa, 14 Desember 2021

PPS, Bola di Tangan Wajib Pajak

  You are currently viewing PPS, Bola di Tangan Wajib Pajak


Konsultan Pajak Batam –  Pemerintah mulai 1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022 menyelenggarakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang memberi kesempatan wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum diungkapkan secara sukarela melalui dua alternatif kebijakan.

Pertama, Pengungkapan harta bersih (harta dikurangi hutang sesuai UU Tax Amnesty) oleh peserta program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty/TA) baik WP badan maupun orang pribadi (OP) yang menyebabkan timbulnya pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dengan tarif 11%, 8%, dan 6%.

Kedua, Pengungkapan harta bersih (harta dikurangi hutang) perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2020 yang menyebabkan timbulnya pembayaran PPh dengan tarif 18%, 14%, dan 12%.

Yang menjadi patokan adalah pedoman nilai harta. Pedoman nilai harta adalah keadaan pada akhir Tahun Pajak terakhir. Untuk Kebijakan I adalah sebesar nilai nominal untuk kas atau setara kas atau sebesar Nilai Jual Objek Pajak, Nilai Jual Kendaraan Bermotor, dan nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk, PT BEI, PT Penilai Harga Efek Indonesia. Bila tidak ada nilai pedoman maka menggunakan hasil penilaian kantor jasa penilai publik (KJPP).

Sedangkan untuk Kebijakan II adalah sebesar nilai nominal untuk kas atau setara kas atau harga perolehan, untuk selain kas atau setara kas. Bila tidak diketahui, menggunakan nilai wajar per 31 Desember 2020 dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian wajib pajak.

Dari semua itu yang menarik dalam program PPS ini adalah perlindungan data dan tidak dikenai sanksi Pasal 18 ayat (3) UU TA (untuk Kebijakan I) dan/atau tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban pajak tahun 2016-2020 (untuk Kebijakan II). Perlindungan data berupa data/informasi yang diadministrasikan yang berkaitan dengan pelaksanaan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak.

Menarik untuk Dicoba

Kebijakan I dikhususkan untuk peserta TA, baik badan maupun orang pribadi. Sebagaimana diketahui apabila DJP menemukan harta lainnya (s.d 2015) yang kurang/belum diungkap saat TA maka atas harta dimaksud akan dikenai PPh Final dengan tarif 30% (PP No 36 Tahun 2017) ditambah sanksi 200% berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU TA. Aturan ini mengikat peserta TA tanpa ada batas waktu, jika DJP menemukan harta dimaksud pada tahun 2030 dan DJP dapat mengenakan pajak ditambah sanksi atas penemuan harta dimaksud.

Misalkan Tn. A (bukan kriteria wajib pajak tertentu berdasarkan PP 36 Tahun 2017) adalah peserta TA yang kurang melaporkan harta (yang diperoleh s.d. 2015) dengan nilai perolehan Rp1 miliar dan nilai bersih sebesar Rp1,5 miliar pada akhir tahun pajak terakhir, harta ini ada di dalam negeri dan tidak diniatkan untuk diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy.

Tn. A memiliki dua pilihan, mengikuti PPS atau menunggu DJP menemukan harta dimaksud dan menetapkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Mengikuti PPS, pajak yang harus dibayar Tn. A adalah sebesar 8% dikali Rp1,5 miliar (nilai bersih akhir tahun pajak terakhir) sebesar Rp120 juta.

Sedangkan bila DJP menemukan harta dimaksud dan menetapkan SKPKB, maka pokok pajak yang harus dibayar Tn. A adalah sebesar tarif final 30% dikalikan harga perolehan Rp1 miliar sebesar Rp300 Juta. Ditambah sanksi 200% dikalikan Rp300 Juta menjadi Rp600 juta. Sehingga total pajak yang harus dibayar Tn. A sebesar Rp900 juta.

Dari ilustrasi di atas, besaran pajak yang harus dibayar Tn. A melalui PPS hanya 13.33%% bila dibandingkan yang harus dibayar apabila DJP menemukan harta dimaksud.

Pertanyaan berikutnya, seberapa besar kemungkinan DJP menemukan harta yang belum diungkapkan ini?

Sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita simak bersama PPS Kebijakan II.

PPS Kebijakan II diperuntukkan untuk wajib pajak orang pribadi yang belum mengungkapkan harta secara benar di SPT tahun 2016 s.d. 2020. Sebagaimana kita ketahui apabila DJP menemukan harta dimaksud maka akan dikenai PPh dengan tarif pasal 17 UU PPh dan sanksi bunga per bulan ditambah uplift factor 15% (sanksi Pasal 13 ayat (2) UU KUP).

Misalkan Tn. B bukan peserta TA kurang melaporkan harta selain kas pada tahun 2019, dengan nilai perolehan Rp1 miliar dan nilai bersih sebesar Rp1.5 miliar pada akhir tahun pajak terakhir, harta ini ada di dalam negeri dan tidak diniatkan untuk diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy.

Tn. B memiliki dua pilihan, mengikuti PPS atau menunggu DJP menemukan harta dimaksud dan menetapkan SKPKB.

Menngikuti PPS, pajak yang harus dibayar Tn. B adalah sebesar 14% dikali Rp1 miliar (harga perolehan) berjumlah Rp140 juta.

Sedangkan apabila DJP menemukan harta dimaksud dan menetapkan SKPKB di tahun 2022, maka pokok pajak yang harus dibayar Tn. B adalah sebesar tarif pasal 17 (misalkan di SPT terakhir penghasilan kena pajak Tn. B adalah Rp300 Juta) dikalikan Rp1.300 juta (tambahan harta ditambah penghasilan kena pajak) yaitu Rp334 juta, dikurangi pajak yang telah dibayar sekitar Rp44 Juta sehingga pokok pajak yang masih harus dibayar sekitar Rp290 juta. Sanksi anggaplah kurang lebih sebesar 1,75% dikali 24 bulan berjumlah 43.75% dikalikan pokok pajak Rp290 Juta sehingga menjadi Rp126.875 juta. Sehingga total pajak yang harus dibayar Tn. B adalah sebesar Rp416.875 juta.

Dari ilustrasi di atas, besaran pajak yang harus dibayar Tn. B melalui PPS kurang lebih hanya sebesar 33.5% dibandingkan yang harus dibayar apabila DJP menemukan harta dimaksud.

Peluang DJP Menemukan Harta yang Disembunyikan

Jawaban pastinya tentu saja ada di tangan DJP. Namun demikian saat ini DJP memiliki akses data eksternal yang cukup besar, sebagaimana tergambarkan dengan peraturan-peraturan berikut.

Perpu Nomor 1 Tahun 2017 yang mewajibkan perbankan, asuransi dan entitas jasa keuangan lainnya untuk melaporkan informasi keuangan yang paling sedikit mengandung ID pemegang rekening, nomor rekening, ID badan penerbit, saldo akhir rekening dan pendapatan terkait dengan rekening.

Ada juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 yang mengatur pertukaran informasi yang berkaitan dengan perpajakan berdasarkan Perjanjian Internasional atau Exchange of Information (EOI) yang bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak, pengelakan pajak, penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) oleh pihak-pihak yang tidak berhak, dan/atau mendapatkan informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan WP.

Atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 yang memandatkan 69 instansi pemerintah, departemen, asosiasi dan institusi lainnya termasuk perbankan dan penerbit kartu kredit untuk menyerahkan data dan/atau informasi yang terkait perpajakan ke DJP berupa kumpulan angka, huruf, kata, dan/atau citra, yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan serta keterangan tertulis, yang dapat memberikan petunjuk mengenai penghasilan dan/atau kekayaan/harta orang pribadi atau badan, termasuk kegiatan usaha atau pekerjaan bebas orang pribadi atau badan.

Kelimpahan data dan informasi memberikan kesempatan DJP untuk memanfaatkannya antara lain melalui data mining. Data mining adalah multidisiplin yang menggabungkan statistik, machine learning, artificial intelligence dan teknologi database. Data mining menjelaskan masa lalu dan memprediksi masa depan dengan menggunakan teknik analisis data.

DJP saat ini telah mempunyai Compliance Risk Management (CRM) yaitu suatu proses pengelolaan risiko kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh yang meliputi identifikasi, pemetaan, pemodelan, dan mitigasi atas risiko kepatuhan wajib pajak serta evaluasinya sehingga menjadi kerangka kerja yang sistematis, terukur, dan objektif.

CRM ini terus menerus mengalami pengembangan berkelanjutan dan diimplementasikan bersama-sama dengan business intelligence dalam kegiatan ekstensifikasi, pelayanan, edukasi perpajakan, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan pengujian transfer pricing di unit kerja DJP.

Jadi, seberapa besar kemungkinan DJP menemukan harta yang belum dilaporkan, menurut hemat penulis, kemungkinan besar DJP sudah menemukannya. Jadi sekarang, bola ada di tangan wajib pajak yang belum melaporkan harta dengan benar. Apakah akan memanfaatkan PPS yang memberikan jaminan atau menunggu saat DJP menyampaikan temuan atas harta dimaksud.

Sumber : www.pajak.go.id


Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :
  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan
  3. Jasa Audit
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan / Pelayanan Pajak
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi / Kasir)
KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM, KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK DI BATAM, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI BATAM, KONSULTAN PAJAK DI KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI KEPRI, KONSULTAN PAJAK DI TANJUNG PINANG, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI TANJUNG PINANG, KONSULTAN PAJAK DI BINTAN, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI BINTAN, KONSULTAN PAJAK KEPULAUAN RIAU, KONSULTAN PAJAK DI KEPULAUAN RIAU, KONSULTAN PAJAK KEPRI, KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK TANJUNG PINANG, KANTOR KONSULTAN PAJAK BINTAN, KONSULTAN PAJAK TANJUNG PINANG, KONSULTAN PAJAK BINTAN, KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM, KONSULTAN KEUANGAN BATAM, SOFTWARE AKUNTANSI BATAM, SOFTWARE ACCOUNTING BATAM, SOFTWARE KASIR BATAM, SOFTWARE POS BATAM, PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM, JASA PEMBUKUAN BATAM, JASA PERPAJAKAN BATAM, JASA AKUNTANSI BATAM, PERPAJAKAN BATAM, PERPAJAKAN TANJUNG PINANG, PERPAJAKAN BINTAN, PERPAJAKAN TANJUNG BALAI KARIMUN, KONSULTAN PAJAK TANJUNG BALAI KARIMUN, KANTOR KONSULTAN PAJAK TANJUNG BALAI KARIMUN, KONSULTAN PAJAK DI TANJUNG BALAI KARIMUN

Jumat, 10 Desember 2021

PPS Bukan Amnesti Pajak Jilid 2

  You are currently viewing PPS Bukan Amnesti Pajak Jilid 2


Konsultan Pajak Batam –  Pemerintah telah mengundangkan peraturan terkait perpajakan pada 29 Oktober 2021 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam Bab V UU HPP mengatur tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS) wajib pajak. Program ini memiliki jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

Sebelum keluarnya UU HPP, telah banyak beredar informasi bahwa akan adanya program amnesti pajak jilid ke-2 karena pada sebelumnya di tahun 2016 telah ada program pengampunan (amnesti) pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak).

Dan untuk diketahui bahwa program PPS ini berbeda dengan amnesti pajak yang telah ada sebelumnya. Apabila dibandingkan lebih dalam dapat diketahui banyak perbedaan yang ada, baik dari latar belakang, tarif, maupun teknis pelaksanaanya.

Dilansir dari pernyataan Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo yang mengatakan bahwa PPS yang akan dilaksanakan tahun 2022 berbeda dengan program Tax Amnesty tahun 2016 lalu. Yustinus menuturkan perbedaan Tax Amnesty dengan PPS terletak pada kondisi dan besaran tarifnya.

“Bedanya ada pada kondisi, ketika Tax Amnesty (tahun 2016), Dirjen Pajak tidak punya akses pada informasi. Maka dulu dilakukan rekonsiliasi, tarifnya rendah supaya mau ikut. Yang ikut siapa? Semua boleh ikut,” kata Yustinus dalam Sosialisasi UU HPP, di Denpasar, Bali pada 3 November 2021 lalu.

Latar Belakang


Merujuk pada UU HPP, diketahui bahwa salah satu tujuan diantaranya adalah meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, dan hal ini tidak terdapat dalam tujuan dari UU Pengampunan Pajak. PPS merupakan suatu kesempatan bagi wajib pajak agar dapat meningkatkan kepatuhannya secara sukarela sehingga tidak dikenakan pengenaan pajak seperti aturan pada umumnya.

Indonesia mengikuti tren yang berlaku secara internasional yaitu pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau automatic exchange of information (AEOI) dan tahun 2021 ini merupakan tahun ke-4 Indonesia mendapatkan informasi dari negara mitra.

Di dalam negeri, sehubungan dengan pertukaran data tersebut pemerintah telah mengeluarkan payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Sehingga dengan adanya penerapan pertukaran informasi ini maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki data terkait kegiatan ekonomi wajib pajak.

DJP juga sedang dalam proses melakukan reformasi sistem administrasinya sehingga data yang ada akan terintergrasi dan memudahkan kegiatan pengawasan bagi wajib pajak. Termasuk di dalam data yang akan diintegrasikan adalah data AEOI. Sedangkan untuk data yang ada di dalam negeri telah ada aturan bagi setiap kementerian/lembaga untuk menyampaikan data bagi kepentingan perpajakan.

Sistem yang sedang dibangun tersebut bernama program PSIAP (Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan) yang jadwal implementasinya direncanakan pada tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut maka melalui UU HPP ini diberi kesempatan kepada wajib pajak sesuai kriteria yang ada agar dapat memanfaatkan PPS.

Hal lain yang menjadi pertimbangan terkait dengan program pengampunan pajak sebelumnya adalah masih adanya peserta yang gagal dalam melakukan repatriasi hartanya ke dalam negeri yang sebelumnya telah diungkapkan pada Surat Pernyataan Harta (SPH). Sehingga dengan PPS, wajib pajak diberikan kesempatan untuk melakukan repatriasi yang sebelumnya gagal.

Tarif

PPS wajib pajak dibagi menjadi dua kebijakan yaitu:

Kebijakan 1, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan peserta pengampunan pajak terkait dengan aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti program pengampunan pajak dengan tarif sebagai berikut:
11% untuk deklarasi luar negeri;
8% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri;
6% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy.

Kebijakan 2, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi terkait dengan aset perolehan 2016 s.d. 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020, dengan tarif sebagai berikut:
18% untuk deklarasi luar negeri;
14% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri;
12% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy.

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa PPS ini memiliki tarif yang lebih tinggi apabila dibandingkan program pengampunan pajak sebelumnya dan wajib pajak yang mengikuti juga lebih terbatas. Akan tetapi, tarif PPS ini masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan tarif umum yang berlaku berdasarkan UU HPP yaitu tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pada Tahun Pajak 2022 dapat mencapai 35%.

Pelaksanaan

Wajib pajak yang berminat untuk ikut PPS ini akan diberikan kemudahan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan PPS ini direncanakan dapat dilakukan oleh wajib pajak secara online sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar untuk antri dalan melakukan pengungkapan harta.

Tentunya hal ini sangat berbeda dengan program pengampunan pajak sebelumnya yaitu peserta harus datang ke KPP terdaftar sesuai dengan waktu pelayanan yang ada. Kemudahan ini diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam melakukan pengungkapan hartanya dengan menyesuaikan waktu dan tempat yang dimiliki wajib pajak.

Dalam hal wajib pajak menemui kendala dalam mengikuti PPS ini maka dapat melakukan konsultasi dengan langsung datang ke bagian helpdesk di KPP terdaftar atau memanfaatkan fasilitas chat pada situs pajak.go.id atau juga dapat menghubungi Kring Pajak di nomor (021) 1500200.

Itulah beberapa hal yang membedakan antara PPS dengan program pengampunan pajak sebelumnya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa PPS ini bukan merupakan amnesti pajak jilid ke-2. Ini adalah kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak untuk melakukan pengungkapan secara sukarela sebelum DJP memanfaatkan data yang masuk dari semua pihak.

Perbaikan sistem informasi dan regulasi sangat membantu untuk penguatan institusi DJP yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak yang mana bertujuan untuk pembangunan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat seluruh Indonesia.

Pajak Kuat Indonesia Maju.

Sumber : www.pajak.go.id


Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :
  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan
  3. Jasa Audit
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan / Pelayanan Pajak
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi / Kasir)
KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM, KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK DI BATAM, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI BATAM, KONSULTAN PAJAK DI KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI KEPRI, KONSULTAN PAJAK DI TANJUNG PINANG, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI TANJUNG PINANG, KONSULTAN PAJAK DI BINTAN, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI BINTAN, KONSULTAN PAJAK KEPULAUAN RIAU, KONSULTAN PAJAK DI KEPULAUAN RIAU, KONSULTAN PAJAK KEPRI, KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK TANJUNG PINANG, KANTOR KONSULTAN PAJAK BINTAN, KONSULTAN PAJAK TANJUNG PINANG, KONSULTAN PAJAK BINTAN, KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM, KONSULTAN KEUANGAN BATAM, SOFTWARE AKUNTANSI BATAM, SOFTWARE ACCOUNTING BATAM, SOFTWARE KASIR BATAM, SOFTWARE POS BATAM, PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM, JASA PEMBUKUAN BATAM, JASA PERPAJAKAN BATAM, JASA AKUNTANSI BATAM, PERPAJAKAN BATAM, PERPAJAKAN TANJUNG PINANG, PERPAJAKAN BINTAN, PERPAJAKAN TANJUNG BALAI KARIMUN, KONSULTAN PAJAK TANJUNG BALAI KARIMUN, KANTOR KONSULTAN PAJAK TANJUNG BALAI KARIMUN, KONSULTAN PAJAK DI TANJUNG BALAI KARIMUN

AKP2I Pengda Kepri Gandeng KPP Bintan Bahas UU HPP

 You are currently viewing AKP2I Pengda Kepri Gandeng KPP Bintan Bahas UU HPP


Konsultan Pajak Batam – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bintan menjadi narasumber pada acara Overview Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang diselenggarakan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) Pengda Kepulauan Riau di Bintan, Kepulauan Riau (Rabu, 8/12). Acara yang dilaksanakan secara daring melalui zoom cloud meetings ini dihadiri sekitar 100 peserta.

Ketua Umum AKP2I Suherman Saleh menyampaikan tujuan diadakan acara ini yaitu sebagai bekal bagi para konsultan pajak terkait dengan UU HPP, serta mengetahui langsung pelaksanaannya dari perwakilan kantor pajak. “Di luar sana banyak isu-isu terkait UU HPP, kami sebagai konsultan pajak ingin mengetahui langsung dari pihak DJP (Direktorat Jenderal Pajak) agar kami dapat memahami peraturan ini dengan benar,” ujar Suherman pada sambutannya.

Fungsional Asisten Penyuluh Pajak KPP Pratama Bintan Desfa Kurnia Akbar sebagai narasumber pada acara ini menyampaikan materi pokok mengenai UU HPP. Dalam paparannya, Desfa menyampaikan bahwa perubahan UU Pajak Penghasilan (PPh) berlaku mulai Tahun Pajak 2022, perubahan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berlaku mulai 1 April 2022, perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) berlaku mulai tanggal diundangkan, kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berlaku mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022, Pajak Karbon berlaku mulai 1 April 2022, dan perubahan UU Cukai berlaku mulai tanggal diundangkan. Ketentuan lebih rinci terkait UU HPP dapat dilihat di UU Nomor 7 Tahun 2021 yang berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2021.

Salah satu pokok bahasan pada acara ini yaitu materi UU KUP seperti penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi. “Penggunaan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi ini tidak serta merta menyebabkan orang pribadi wajib membayar pajak, ada ketentuannya yaitu untuk Orang Pribadi Karyawan yang penghasilan setahun di atas batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau Orang Pribadi Usahawan dengan peredaran brutonya di atas Rp500 juta/tahun yang membayar PPh Final 0,5%. Jadi kebijakan ini dibuat untuk memudahkan WP Orang Pribadi untuk melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya serta berlandaskan asas keadilan dan kesederhanaan,” ujar Desfa.

Acara yang berakhir sampai pukul 12.00 WIB ditutup dengan sesi tanya jawab. Peserta antusias mengikuti acara ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan melalui kolom chat dan mengajukan pertanyaan secara langsung. KPP Pratama Bintan berharap wajib pajak dapat memahami perubahan yang ada di UU HPP dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Sumber : www.pajak.go.id


Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :
  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan
  3. Jasa Audit
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan / Pelayanan Pajak
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi / Kasir)
KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM, KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK DI BATAM, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI BATAM, KONSULTAN PAJAK DI KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI KEPRI, KONSULTAN PAJAK DI TANJUNG PINANG, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI TANJUNG PINANG, KONSULTAN PAJAK DI BINTAN, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI BINTAN, KONSULTAN PAJAK KEPULAUAN RIAU, KONSULTAN PAJAK DI KEPULAUAN RIAU, KONSULTAN PAJAK KEPRI, KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK TANJUNG PINANG, KANTOR KONSULTAN PAJAK BINTAN, KONSULTAN PAJAK TANJUNG PINANG, KONSULTAN PAJAK BINTAN, KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM, KONSULTAN KEUANGAN BATAM, SOFTWARE AKUNTANSI BATAM, SOFTWARE ACCOUNTING BATAM, SOFTWARE KASIR BATAM, SOFTWARE POS BATAM, PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM, JASA PEMBUKUAN BATAM, JASA PERPAJAKAN BATAM, JASA AKUNTANSI BATAM, PERPAJAKAN BATAM, PERPAJAKAN TANJUNG PINANG, PERPAJAKAN BINTAN, PERPAJAKAN TANJUNG BALAI KARIMUN, KONSULTAN PAJAK TANJUNG BALAI KARIMUN, KANTOR KONSULTAN PAJAK TANJUNG BALAI KARIMUN, KONSULTAN PAJAK DI TANJUNG BALAI KARIMUN

Sabtu, 20 November 2021

Ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

 You are currently viewing Ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN


Apa tujuan diterbitkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?


Konsultan Pajak Batam – UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memiliki 5 (lima) tujuan utama, yaitu:
  1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian;
  2. Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera;
  3. Mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum;
  4. Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan
  5. Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Kelompok Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) (BAB III)

Bagaimana pengaturan fringe benefit atau natura pada UU HPP?

Terdapat pengaturan kembali Fringe Benefit, di mana dalam pasal ini pemberian dalam bentuk natura dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai (Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 9 UU HPP).

Natura tertentu bukan merupakan penghasilan bagi penerima:
  • Penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai
  • Natura di daerah tertentu
  • Natura karena keharusan pekerjaaan, contoh: alat keselamatan kerja atau seragam.
  • Natura yang bersumber dari APBN/APBD.
  • Natura dengan jenis dan Batasan tertentu.

Apakah terdapat perubahan PTKP pada UU HP?

WP OP yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh) atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak (Pasal 7 ayat 2a).

Apakah terdapat perubahan terkait penyusutan dan amortisasi atas asset Wajib Pajak pada UU HPP?

Terdapat pengaturan kembali penyusutan dan amortisasi dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (Pasal 11 dan Pasal 11A). Atas penyusutan/amortisasi bangunan dan asset tidak berwujud dengan masa manfaat lebih dari 20 tahun dapat dilakukan sesuai masa manfaat berdasar pembukuan Wajib Pajak. Ini dilakukan untuk memberikan keleluasaan kepada Wajib Pajak melakukan penyusutan atau amortisasi bangunan dan asset tidak berwujud di atas 20 tahun.

Apa tujuan diubahnya tarif dan bracket PPh OP pada UU HPP?

Perubahan tarif dan bracket PPh OP bertujuan untuk meningkatkan keadilan serta mengedepankan keberpihakan Pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan menengah/bawah. Di mana pada pasal ini, batasan bawah untuk penghasilan yang dikenakan pajak yang awalnya berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) naik menjadi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan batasan atas tarif yang sebelumnya hanya maksimal di angka 30% ditingkatkan menjadi 35% dengan penghasilan di atas Rp5 miliar.

Ilustrasi penghitungan PPh OP pada UU KUP dan UU HPP:
Ilustrasi Penghitungan PPH OP

Apa yang menyebabkan Pemerintah mempertahankan tarif PPh Badan sebesar 22% pada tahun 2022?

Hal ini dilakukan sejalan dengan tren perpajakan global yang mulai berupaya meningkatkan kontribusi penerimaan pajak korporasi, namun dengan tetap menjaga iklim investasi di Indonesia.

Apakah terdapat ketentuan yang mengatur tentang upaya pencegahan penghindaran pajak pada UU HPP?

Terdapat upaya mencegah penghindaran pajak dengan diterapkannya metode yang sesuai dengan international best practice yang diatur dalam Perubahan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang PPh.

Hal ini merupakan upaya antisipasi untuk mencegah penghindaran pajak melalui pembebanan biaya pinjaman yang berlebihan yang saat ini diatur hanya dengan pembatasan perbandingan utang dengan modal, sehingga upaya mencegah penghindaran pajak dapat tetap adil dan seimbang dengan upaya untuk mendorong investasi dan pemulihan ekonomi nasional.

Apa yang melatarbelakangi bertambahnya kewenangan pemerintah terkait tax treaty pada UU HPP?

Penambahan kewenangan Pemerintah Indonesia untuk ikut serta dalam perjanjian multilateral diatur dalam Perubahan Pasal 32 A Undang-Undang PPh.

Penambahan ini dilakukan untuk mewujudkan kerja sama internasional di bidang perpajakan sehingga diperlukan suatu instrumen perjanjian atau kesepakatan internasional dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Oleh karena itu diperlukan penguatan kewenangan Pemerintah Indonesia untuk membentuk dan/atau melaksanakan perjanjian dan/atau kesepakatan dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra baik secara bilateral maupun multilateral.

Kelompok Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (BAB IV)

Apakah terdapat perubahan terkait objek dan bukan objek PPN pada UU HPP?

Perubahan pasal 4A UU PPN yang terdapat barang dan jasa yang tidak dikenai PPN (negative list), yang menghapus barang kebutuhan pokok, jasa Pendidikan dan jasa Kesehatan dari barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Walaupun barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan dan jasa kesehatan memang dihapus dari daftar barang dan jasa yang tidak dikenai PPN, namun dipindahkan ke dalam Pasal 16B yang antara lain mengatur barang dan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga tidak akan terjadi perubahan atau kenaikan harga yang akan membebani masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Apakah terdapat kewajiban administratif atas BKP dan/atau JKP yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN, seperti barang kebutuhan pokok maupun jasa pendidikan dan kesehatan? Apakah PKP tetap diharuskan untuk menerbitkan faktur pajak atas penyerahan BKP

Tetap wajib menerbitkan faktur pajak Faktur Pajak dengan kode faktur 08. Untuk persetujuan atas permintaan NSFP, sistem DJP akan melihat trend dari transaksi suatu perusahaan dan menyesuaikan dengan jumlah transaksi. Untuk ketentuan teknisnya masih menunggu aturan turunan.

Apa tujuan dinaikannya tarif PPN pada UU HPP?

Kenaikan tarif PPN bertujuan untuk meningkatkan penerimaan serta keadilan dalam proses pemungutan PPN, namun pemerintah juga tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat dan kegiatan usaha yang masih dalam masa pemulihan pasca pandemi COVID-19, sehingga kenaikannya diatur dalam dua tahap dan tidak dalam waktu dekat.

Terdapat kenaikan tarif PPN dari 10% (sepuluh persen) menjadi 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan menjadi 12%(dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Tarif PPN

Apakah yang dimaksud dengan pengenaan PPN Final pada UU HPP?

Kesederhanaan PPN
Pasal ini juga menunjukkan keberpihakan pemerintah dan memberikan kemudahan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang peredaran usahanya dalam 1 (satu) Tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu, melakukan kegiatan usaha tertentu, dan/atau melakukan penyerahan BKP tertentu dan/atau JKP tertentu.

Kelompok Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (BAB II)

Apa tujuan pemberlakuan NIK menjadi NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan apakah pemberlakuan tersebut mengakibatkan setiap WP OP harus membayar pajak?

Pemberlakuan NIK menjadi NPWP bagi WP OPdiharapkan dapat mempermudah administrasi Wajib Pajak, sehingga WP OP tidak perlu repot melakukan pendaftaran ke KPP karena NIK berfungsi sebagai NPWP (Pasal 2 UU HPP). Hal ini diharapkan dapat memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang saat ini sedang berlangsung. Dimana dengan permberlakuan NIK menjadi NPWP akan mengintegrasikan sistem administrasi perpajakan dan mempermudah WP OP untuk memperoleh NPWP.

Apakah Wajib Pajak dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT?

WP diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT, meskipun sudah dilakukan pemeriksaan, selama DJP belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) (Pasal 8 ayat 4 UU HPP).

Apa tujuan dilakukannya pengurangan sanksi administratif pada UU HPP?

Pengurangan sanksi administratif pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU HPP merupakan wujud sinkronisasi aturan terbaru ini (UU HPP) dengan UU Cipta Kerja.

Apa saja sanksi administratif yang diubah dalam UU HPP?

Sanksi administratif yang diubah yaitu sanksi berupa kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari hasil pemeriksaan.

Sanksi

Apakah terdapat pengenaan STP atas keterlambatan pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran pajak?

DJP dapat mengenakan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan pembayaran angsuran atau penundaan (wanprestasi) pembayaran pajak (Pasal 14 ayat 1 huruf i).

Apa tujuan disisipkannya Pasal 20A dalam UU HPP terkait penagihan pajak global?

Pasal ini bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak yang dilakukan WP, dimana salah satunya adalah dengan menghindari pembayaran utang pajak. Untuk mencegah penghindaran tersebut salah satunya dilakukan melalui kerja sama internasional di bidang bantuan penagihan pajak. Namun dikarenakan belum terdapat ketentuan dalam undang-undang domestik, sehingga ketentuan bantuan penagihan dalam P3B tersebut menjadi tidak efektif.

Agar ketentuan dalam P3B tersebut menjadi efektif diperlukan suatu pengaturan pasal bantuan penagihan pajak dalam undang-undang domestik yang bertujuan sebagai:
  • dasar hukum untuk melaksanakan bantuan penagihan pajak dengan otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sesuai prinsip resiprokal;
  • mendorong peningkatan kepatuhan WP dan/atau Penanggung Pajak, terutama terkait kepatuhan pembayaran tagihan atas utang pajak; dan
  • dapat mendukung upaya pengamanan penerimaan pajak sekaligus untuk mencegah WP atau Penanggung Pajak melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) terkait tagihan atas utang pajaknya.

Apa tujuan diturunkannya tarif pengenaan sanksi pada proses keberatan dan/atau banding?

Penurunan sanksi ini akan meningkatkan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Sanksi setelah upaya hukum namun keputusan keberatan/pengadilan menguatkan ketetapan DJP akan diberikan penurunan, dengan persentase seperti di bawah ini:

Tarif Sanksi

Apa tujuan disisipkannya Pasal 27C UU HPP?

Pasal ini menambah kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan prosedur persetujuan bersama untuk mencegah atau menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda.

Bagaimana ketentuan terkait Kuasa Wajib Pajak berdasarkan UU HPP?

Berdasarkan Pasal 32 UU HPP, setiap orang yang ditunjuk menjadi kuasa Wajib Pajak harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan, kecuali apabila kuasa Wajib Pajak merupakan suami, istri, atau keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua. Ketentuan ini menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 sehingga kuasa Wajib Pajak dapat dilakukan oleh konsultan pajak atau pihak lain sepanjang memenuhi persyaratan sesuai persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam UU HPP, kuasa Wajib Pajak harus memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan, ditentukan secara rinci melalui jenjang pendidikan tertentu, sertifikasi, dan/atau pembinaan oleh asosiasi atau Kementerian Keuangan. Mengapa hal ini dilakukan?

Ketika pembahasan di DPR, muncul usulan baru. Idenya adalah siapapun bisa menjadi kuasa Wajib Pajak supaya tidak diskriminatif namun dibatasi dengan kompetensi tertentu supaya kualitasnya lebih bagus dan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut masih dalam tahapan pembuatan aturan pelaksanaannya. Adapun bentuk pembinaan dari Kementerian Keuangan akan diatur di aturan pelaksanaan.

Apa tujuan utama diubahnya Pasal 34 ayat (3) klaster KUP pada UU HPP?

Ditambahkannya beberapa tujuan terkait pemberian izin tertulis oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (3) Bagian II UU HPP bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait pengaturan penggunaan data Wajib Pajak baik yang berupa keterangan maupun bukti tertulis.

Apakah terdapat perubahan daluwarsa penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan?

Penegasan daluwarsa penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan diatur dalam Pasal 40 UU HPP, khususnya dalam Penjelasan Pasal 40 UU HPP.

Diperlukan kepastian hukum terkait kapan perbuatan pidana perpajakan tidak dapat dilakukan penanganan pidana atau penyidikan. Jika dalam jangka waktu 10 tahun sejak terutangnya pajak, atas WP tidak dilakukan proses Penyidikan, maka setelah lewat 10 tahun tersebut, DJP tidak memiliki hak lagi untuk melakukan penanganan pidana di bidang perpajakan atas WP tersebut.

Apakah terdapat perubahan terkait pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan?

Terdapat penambahan 1 ayat pada Pasal 43A sebagai penegasan PPNS DJP merupakan petugas pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Apakah PPNS DJP dapat melaksanakan penyitaan dan/atau pemblokiran harta kekayaaan tersangka?

Terdapat penambahan wewenang PPNS DJP berupa pelaksanaan penyitaan dan/atau pemblokiran harta kekayaaan tersangka berdasarkan Pasal 44 ayat (2) huruf j dan juga penjelasannya di UU HPP. Pemblokiran dan/atau penyitaan harta kekayaan bertujuan untuk mengamankan aset tersangka sebagai jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara, sehingga aset tidak hilang, dialihkan kepemilikannya, atau dipindahtangankan.

Apa saja alasan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan oleh PPNS?

Dalam UU HPP ditegaskan beberapa alasan PPNS dapat menghentikan penyidikan, yakni (1) Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dengan membayar kerugian pada pendapatan negara beserta sanksi administratif; (2) tidak ditemukan cukup bukti pidana; (3) peristiwa bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan; dan (4) alasan demi hukum, antara lain karena WP meninggal dunia, daluwarsa pidana, serta telah ada putusan atas peristiwa pidana yang berkekuatan hukum tetap (nebis in idem).

Apa tujuan pengaturan perluasan ultimum remedium hingga ke tahap persidangan UU HPP?

Pengaturan perluasan ultimum remedium hingga ke tahap persidangan dapat dilihat pada Pasal 44B UU HPP, khususnya pada ayat (2), ayat baru (2a), (2b), dan ayat (2c).

Tujuan pemidaan pajak bukanlah pemenjaraan, namun lebih kepada bagaimana kerugian pada pendapatan negera dapat dipulihkan (dikembalikan ke negara). Selama ini, penghindaran pemenjaraan atau ultimum remedium pidana pajak hanya diperkenankan pada tahap Penyidikan saja. Dalam UU HPP, ultimum remedium diperluas hingga ke tahap persidangan, asalkan tersangka/terdakwa melunasi kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan beserta dengan sanksi administrasinya.

Apa yang melatarbelakangi disisipkannya Pasal 44C pada UU HPP?

Selama ini, jumlah pidana denda yang dapat dieksekusi atau dibayarkan oleh terpidana masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah yang tercantum dalam vonis pidana denda. Hal ini dikarenakan adanya opsi untuk menggantikan (subsider) pembayaran pidana denda dengan kurungan. Melalui disisipkannya Pasal 44C UU HPP, diharapkan dapat memaksimalkan pengembalian kerugian pada pendapatan negara melalui sita dan lelang harta terpidana. Jika pada akhirnya, harta terpidana tidak mencukupi untuk melunasi pidana denda, atas terpidana akan dikenakan pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari pidana penjara yang telah diputus.

Apa tujuan disisipkannya Pasal 44D pada UU HPP?

Pengaturan mengenai peradilan pidana di bidang perpajakan in absentia dilakukan melalui penambahan pasal di UU HPP, yaitu Pasal 44D. Dalam pengaturan saat ini, penanganan perkara pidana di bidang perpajakan masih mengharuskan kehadiran terdakwa. Namun, dalam UU HPP, perkara pidana di bidang perpajakan tetap dapat diperiksa dan diputus walaupun tanpa kehadiran terdakwa atau sering dikenal dengan in absentia. Peradilan in absentia memberikan kepastian hukum, sehingga tidak ada lagi perkara yang menggantung karena menunggu kehadiran terdakwa.

Apakah di UU HPP diatur terkait hak gugat pembayar pajak (tax payer law suit) seperti yang ada di sejumlah negara?

Upaya hukum sudah diatur di UU KUP. Wajib Pajak bisa mencari keadilan ke Pengadilan Pajak melalui banding, bisa mengajukan gugatan, bahkan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Dalam hal Wajib Pajak ketika dilakukan pemeriksaan muncul Surat Ketetapan Pajak yang menyebabkan masih ada pajak yang masih harus dibayar, apabila Wajib Pajak tidak setuju maka Wajib Pajak dapat melakukan upaya hukum.

Kelompok Program Pengungkapan Sukarela (BAB V)

Apa yang dimaksud dengan Program Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure Program)?

Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui:
  1. Pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak; dan
  2. pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.

Apakah mekanisme dan administrasi Program Pengungkapan Sukarela sama dengan Program Tax Amnesty?

Program Pengungkapan Sukarela dibagi menjadi dua, yaitu bagi Wajib Pajak yang sudah pernah mengikuti Tax Amnesty dan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang kewajiban perpajakan tahun 2016 s.d. 2020 belum dipenuhi. Pedoman pelaksanaannya belum diundangkan namun sedang dikonsepkan untuk dapat dilaksanakan secara online dan sesederhana mungkin.

Kapan periode pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela?

Program Pengungkapan Sukarela dilaksanakan selama 6 bulan (1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022)
Bagaimana mekanisme pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela?

Program Pengungkapan Sukarela terdiri dari 2 kebijakan, yaitu:

Pengungkapan Sukarela

Apa tujuan dilaksanakannya Program Pengungkapan Sukarela?

Berdasarkan data pasca TA, kepatuhan pelaporan pajak dan pembayaran pajak para peserta TA tahun 2017 dan setelahnya mengalami peningkatan, sehingga program pengungkapan sukarela WP ini diharapkan juga memberikan efek positif yang sama atas kepatuhan perpajakan masyarakat/WP. Dalam program ini juga diberikan kemudahan dan kebebasan untuk memilih tarif maupun prosedur yang digunakan kepada WP untuk secara sukarela mengungkapkan harta yang belum dilaporkannya.

Bagaimana kebijakan umum DJP atas SP2DK yang sedang berlangsung saat ini jika WP ingin memilih ikut PPS Kebijakan II saja?

PPS merupakan pemberian kesempatan kedua, karena masih ada peserta TA yang belum sempat mendeklarasikan aset, yang apabila ditemukan oleh pemeriksa pajak akan dikenakan sanksi yang jauh lebih besar. Oleh sebab itu, DJP mencanangkan program PPS ini, dengan Kebijakan I yang akan diterapkan kepada Wajib Pajak patuh yang telah mengikuti program TA sebelumnya, dan Kebijakan II yang akan diterapkan kepada Wajib Pajak yang bukan peserta program TA.

Bagaimana jika terdapat WP yang belum melaporakan SPT 1770 untuk tahun 2019 dan 2020, apakah bisa mengikuti PPS?

PPS akan dilaksanakan pada Januari s.d. Juni 2022, di mana Wajib Pajak masih memiliki kesempatan untuk segera melaporkan SPT Tahun 2019 dan 2020.

Apakah peserta PPS Kebijakan I dapat mengikuti Kebijakan II, khususnya untuk Orang Pribadi?

Dapat mengikuti Kebijakan II apabila Wajib Pajak merupakan orang pribadi dan aset yang ingin diungkapkan adalah aset tahun 2016 s.d. tahun 2020 yang sudah dilaporkan dan dibetulkan dalam SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2020.

Apabila WP Orang Pribadi masuk ke bukti permulaan tahun 2012 s.d. 2015 dan ketetapan sudah keluar tetapi belum tuntas pembayarannya (tidak pernah ikut TA) dan untuk SPT 2016 s.d. 2020 belum lapor SPT, apakah WP OP ini dapat mengikuti PPS?

Wajib Pajak dapat menggunakan mekanisme pasal 8 ayat (3) UU KUP yaitu pengungkapan ketidakbenaran, yang dapat menghentikan proses penyidikan.

Kelompok Pajak Karbon (BAB VI)

Apa yang menjadi objek pajak karbon?

Pajak karbon dikenakan atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.

Berapa tarif pajak karbon?

Tarif pajak karbon ditetapkan Rp30 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara.

Kapan pajak karbon akan diimplementasikan?

Implementasi pertama kali 1 April 2022 untuk badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batubara.

Pemerintah tetap memperhatikan transisi yang tepat agar penerapan pajak karbon ini tetap konsisten dengan momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi, sehingga untuk tahap awal pajak ini hanya akan diterapkan pada sektor PLTU Batubara dengan menggunakan mekanisme pajak yang mendasarkan pada batas emisi (cap and tax).

Apa yang melatarbelakangi pengenaan pajak karbon?

Hal penting mengenai perubahan iklim merupakan ancaman dan tantangan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penerapan pajak karbon merupakan langkah penting dalam mengendalikan dampak perubahan iklim. Dengan memperkenalkan pajak karbon membuat Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara, bahkan yang terbesar di negara berkembang yang akan mengimplementasikannnya terlebih dahulu dan memberikan sinyal yang kuat tentang keseriusan Indonesia dalam menangani risiko perubahan iklim.

PERATURAN TERKAIT

MATERI TERKAIT


Sumber : www.pajak.go.id


Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :
  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan
  3. Jasa Audit
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan / Pelayanan Pajak
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi / Kasir)

KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM, KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK DI BATAM, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI BATAM, KONSULTAN PAJAK DI KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI KEPRI, KONSULTAN PAJAK DI TANJUNG PINANG, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI TANJUNG PINANG, KONSULTAN PAJAK DI BINTAN, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI BINTAN, KONSULTAN PAJAK KEPULAUAN RIAU, KONSULTAN PAJAK DI KEPULAUAN RIAU, KONSULTAN PAJAK KEPRI, KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK TANJUNG PINANG, KANTOR KONSULTAN PAJAK BINTAN, KONSULTAN PAJAK TANJUNG PINANG, KONSULTAN PAJAK BINTAN, KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM, KONSULTAN KEUANGAN BATAM, SOFTWARE AKUNTANSI BATAM, SOFTWARE ACCOUNTING BATAM, SOFTWARE KASIR BATAM, SOFTWARE POS BATAM, PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM, JASA PEMBUKUAN BATAM, JASA PERPAJAKAN BATAM, JASA AKUNTANSI BATAM, PERPAJAKAN BATAM, PERPAJAKAN TANJUNG PINANG, PERPAJAKAN BINTAN, PERPAJAKAN TANJUNG BALAI KARIMUN, KONSULTAN PAJAK TANJUNG BALAI KARIMUN, KANTOR KONSULTAN PAJAK TANJUNG BALAI KARIMUN, KONSULTAN PAJAK DI TANJUNG BALAI KARIMUN

KONSULTAN PAJAK DI BATAM

KONSULTAN PAJAK DI BATAM

  Konsultan Pajak Batam  – Pajak merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian. Oleh sebab itu, Wajib Pajak diwajibkan memenuhi kew...

Postingan Populer