Jumat, 22 Oktober 2021

Mengenal Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak

  You are currently viewing Mengenal Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak


Konsultan Pajak Batam – Belum lama ini, DPR telah resmi mengesahkan salah satu produk hukum dalam bidang perpajakan yakni Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sebanyak delapan dari sembilan fraksi dalam rapat paripurna DPR RI Ke-7 masa persidangan I tahun sidang 2021-2022 menyetujui pengesahan UU HPP. Salah satu hal yang dimuat dalam UU HUP yaitu Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

Sesuai dengan ketentuan dalam UU HPP, pemerintah akan menggelar Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

Definisi dan Tujuan

Program Pengungkapan Sukarela adalah salah satu program yang terdapat dalam UU HPP. Disusun untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan hartanya yang belum atau kurang diungkapkan.

Dalam wawancara pada salah satu media pemberitaan elektronik, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmadrin Noor mengatakan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.

Ihwal itu ditekankan kembali oleh Wakil Menteri Keuangan bahwa target dari produk hukum ini ialah pengungkapan sukarela wajib pajak. Sehingga yang menjadi fokus utama adalah bukanlah jumlah pendapatan, melainkan kepatuhan sukarela agar nantinya wajib pajak bisa masuk dalam sistem perpajakan yang telah dibuat pemerintah.

Subjek PPS

Terdapat dua skema dalam program ini. Pertama, untuk Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan peserta Program Pengampunan Pajak (tax amnesty) dengan basis aset atau harta yang diperoleh 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti program tersebut.

Adapun skema tarif PPh Final dalam program ini yaitu 11% (persen) untuk deklarasi harta luar negeri, 8% untuk repatriasi harta luar negeri dan deklarasi harta dalam negeri, dan 6% untuk repatriasi harta luar negeri dan deklarasi harta dalam negeri yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) atau sektor pengolahan Sumber Daya Alam (SDA) atau sektor energi terbarukan (renewable energy).

Kedua, Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak sedang dilakukan pemeriksaan dan/atau pemeriksaan bukti permulaan (untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2020), tidak sedang dilakukan penyidikan, tidak sedang berada dalam proses peradilan, tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan dengan basis aset atau harta perolehan tahun 2016 sampai dengan 2020 (dan masih dimiliki pada 31 Desember 2021) yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2020.

Wajib pajak tersebut akan dikenakan tarif PPh Final 18% untuk deklarasi harta luar negeri, 14% untuk repatriasi harta luar negeri dan deklarasi harta dalam negeri, dan 12% jika repatriasi harta luar negeri dan deklarasi harta dalam negeri diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN), pengolahan Sumber Daya Alam (SDA), ataupun sektor energi terbarukan (renewable energy).

Ketentuan dan Keuntungan

Wajib pajak yang ingin mengikuti program tersebut diharuskan untuk mengungkapkan harta bersih melalui surat pengungkapan harta yang disampaikan pada 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 dan menyertakan lampiran diantaranya:
  1. Pernyataan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (jika wajib pajak bermaksud mengalihkan harta bersih yang berada di luar NKRI. Pengalihan harta dilakukan paling lambat tanggal 30 September 2022);
  2. Pernyataan akan menginvestasikan harta bersih (jika wajib pajak bermaksud menginvestasikan harta bersih. Investasi harus dilakukan paling lambat tanggal 30 September 2023. Holding period (lamanya waktu seseorang tetap memegang investasinya) selama lima tahun sejak diinvestasikan;
  3. Daftar perincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan;
  4. Daftar Utang; dan
  5. Bukti Pembayaran PPh yang bersifat final.

Khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi pada skema kedua, diwajibkan untuk melampirkan pernyataan mencabut sejumlah permohonan jika wajib pajak sedang mengajukan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan atas permohonan tersebut. Adapun permohonan dimaksud diantaranya:
  1. Permohonan Keberatan;
  2. Permohonan Gugatan;
  3. Permohonan Pembetulan;
  4. Permohonan Banding;
  5. Permohonan Pengembalian Kelebihan Pajak;
  6. Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar;
  7. Permohonan Peninjauan Kembali (PK);
  8. Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif; dan
  9. Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar.

Seusai wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta ke DJP, maka wajib pajak akan memperoleh surat keterangan dari Direktur Jenderal Pajak.

Keuntungan yang diperoleh wajib pajak apabila mengikuti Program Pengungkapan Sukarela diantaranya, wajib pajak tidak akan dikenai sanksi administratif perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang bayar. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Selain itu, wajib pajak juga akan bebas dari tuntutan pidana, karena informasi yang bersumber dari surat pengungkapan harta dan lampirannya tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak.

Sistem Perpajakan Yang Lebih Baik

Bagaimanapun juga UU HPP merupakan bagian yang sulit untuk dipisahkan dari rangkaian reformasi perpajakan yang telah dilakukan selama ini, baik reformasi administrasi maupun reformasi kebijakan. Undang-undang ini nantinya akan berperan sebagai batu pijakan yang sangat fundamental bagi proses reformasi agar sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel dapat terwujud.

Implementasi dari berbagai ketentuan yang termuat dalam produk hukum tersebut diharapkan akan berperan dalam mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi.

Sumber : www.pajak.go.id

Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :
  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan
  3. Jasa Audit
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan / Pelayanan Pajak
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi / Kasir)

KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM, KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK DI BATAM, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI BATAM, KONSULTAN PAJAK DI KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI KEPRI, KONSULTAN PAJAK DI TANJUNG PINANG, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI TANJUNG PINANG, KONSULTAN PAJAK DI BINTAN, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI BINTAN, KONSULTAN PAJAK KEPULAUAN RIAU, KONSULTAN PAJAK DI KEPULAUAN RIAU, KONSULTAN PAJAK KEPRI, KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK TANJUNG PINANG, KANTOR KONSULTAN PAJAK BINTAN, KONSULTAN PAJAK TANJUNG PINANG, KONSULTAN PAJAK BINTAN, KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM, KONSULTAN KEUANGAN BATAM, SOFTWARE AKUNTANSI BATAM, SOFTWARE ACCOUNTING BATAM, SOFTWARE KASIR BATAM, SOFTWARE POS BATAM, PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM, JASA PEMBUKUAN BATAM, JASA PERPAJAKAN BATAM, JASA AKUNTANSI BATAM, PERPAJAKAN BATAM, PERPAJAKAN TANJUNG PINANG, PERPAJAKAN BINTAN, PERPAJAKAN TANJUNG BALAI KARIMUN, KONSULTAN PAJAK TANJUNG BALAI KARIMUN, KANTOR KONSULTAN PAJAK TANJUNG BALAI KARIMUN, KONSULTAN PAJAK DI TANJUNG BALAI KARIMUN

Minggu, 10 Oktober 2021

DPR RI Setujui RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

  You are currently viewing DPR RI Setujui RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan


Konsultan Pajak Batam – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) hari ini. RUU HPP ini nantinya akan disampaikan kepada presiden untuk ditandatangani dan disahkan menjadi Undang-Undang.

RUU HPP merupakan bagian dari rangkaian reformasi perpajakan yang menjadi salah satu ikhtiar bersama bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Maju. Reformasi perpajakan ini selaras dengan upaya negara dalam mempercepat pemulihan ekonomi serta mendukung pembangunan nasional dalam jangka panjang.

Di samping itu, RUU HPP bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, menutup celah praktik-praktik erosi perpajakan, instrumen untuk mewujudkan keadilan, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, serta memperbaiki sistem perpajakan Indonesia.

RUU HPP memuat 9 bab dan 19 pasal, di antaranya berisi aturan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), pajak karbon, serta cukai.

Dengan RUU HPP ini, pemerintah mengupayakan untuk menciptakan sejarah baru sistem perpajakan Indonesia. Sejarah penting bagi konstruksi sosial berbangsa dan bernegara menuju Indonesia yang adil dan makmur.

#PajakKitaUntukKita


Sumber : www.pajak.go.id


Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :
  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan
  3. Jasa Audit
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan / Pelayanan Pajak
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi / Kasir)

KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM, KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK DI BATAM, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI BATAM, KONSULTAN PAJAK DI KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI KEPRI, KONSULTAN PAJAK DI TANJUNG PINANG, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI TANJUNG PINANG, KONSULTAN PAJAK DI BINTAN, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI BINTAN, KONSULTAN PAJAK KEPULAUAN RIAU, KONSULTAN PAJAK DI KEPULAUAN RIAU, KONSULTAN PAJAK KEPRI, KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK TANJUNG PINANG, KANTOR KONSULTAN PAJAK BINTAN, KONSULTAN PAJAK TANJUNG PINANG, KONSULTAN PAJAK BINTAN, KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM, KONSULTAN KEUANGAN BATAM, SOFTWARE AKUNTANSI BATAM, SOFTWARE ACCOUNTING BATAM, SOFTWARE KASIR BATAM, SOFTWARE POS BATAM, PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM, JASA PEMBUKUAN BATAM, JASA PERPAJAKAN BATAM, JASA AKUNTANSI BATAM, PERPAJAKAN BATAM, PERPAJAKAN TANJUNG PINANG, PERPAJAKAN BINTAN, PERPAJAKAN TANJUNG BALAI KARIMUN, KONSULTAN PAJAK TANJUNG BALAI KARIMUN, KANTOR KONSULTAN PAJAK TANJUNG BALAI KARIMUN, KONSULTAN PAJAK DI TANJUNG BALAI KARIMUN

Sabtu, 09 Oktober 2021

RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk Indonesia Maju

  You are currently viewing RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk Indonesia Maju


Konsultan Pajak Batam – Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) memiiki enam kelompok pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), pajak karbon, serta cukai.

Selain itu, RUU HPP juga menyangkut tiga hal utama yaitu asas dari perturan perpajakan, tujuan, muatan isi dan pemberlakuan. Tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. “Pemulihan ekonomi dan mengembalikan pertumbuhan membutuhkan banyak sekali pemihakan dan resources dan harus di design secara sangat hati-hati dan detail. Kita menggunakan semua hal instrumen yang ada di dalam pemerintahan, APBN, perpajakan baik pajak dan bea cukai, PNBP, belanja negara, belanja daerah,” jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Selanjutnya, Menkeu juga menyampaikan, “Kita juga ingin UU ini mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem pajak yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum serta melaksanakan reformasi, administrasi serta kebijakan perpajakan yang makin harmonis dan konsolidatif untuk memperluas juga basis perpajakan kita di era globalisasi dan teknologi digital yang begitu sangat mendominasi. Dan terakhir adalah dengan UU HPP, maka kita ingin terus meningkatkan sukarela kepatuhan wajib pajak”

Kelompok Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Pemberlakukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP).
Pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), selama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).
Sinkronisasi dengan Undang Undang Cipta Kerja dalam penerapan sanksi administrasi perpajakan.
Pengaturan asistensi penagihan pajak global.
Kesetaraan pengenaan sanksi melalui penurunan sanksi terkait permohonan keberatan atau banding wajib pajak.
Pengaturan pelaksanaan Mutual Agreement Procedure (MAP) agar dapat berjalan secara simultan dengan proses keberatan atau banding.
Kuasa Wajib Pajak harus memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan, kecuali Kuasa Wajib Pajak yang merupakan suami, istri, keluarga sedarah, atau semenda sampai dengan derajat kedua.
Sinergi antar instansi pemerintah untuk melakukan pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama.

Kelompok Pajak Penghasilan
Pemberian dalam bentuk natura yang dapat dibiayakan.
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00.
Pengaturan kembali penyusutan dan amortisasi.
Pemberlakuan tarif PPh Badan menjadi 22% mulai Tahun Pajak 2022.
Penyempurnaan upaya mencegah penghindaran pajak dengan menerapkan metode yang sesuai dengan international best practice.
Penambahan kewenangan Pemerintah Indonesia untuk ikut serta dalam perjanjian multilateral.
Perubahan lapisan dan tarif penghasilan kena pajak:

UU PPh

RUU HPP

Lapisan Tarif

Rentang Penghasilan

Tarif

Rentang Penghasilan

Tarif

I

0 – Rp 50 juta

5%

0 – Rp 60 juta

5%

II

>Rp 50-250 juta

15%

>Rp 60-250 juta

15%

III

>Rp 250-500 juta

25%

>Rp 250-500 juta

25%

IV

>Rp 500 juta

30%

>Rp 500 juta-5 miliar

30%

V



>Rp 5 miliar

35%

Kelompok Pajak Pertambahan Nilai
Penghapusan barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan dari barang dan jasa yang tidak dikenai PPN (negative list) dan memindahkannya menjadi barang dan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN
Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku 1 April 2022, kemudian menjadi 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
Kemudahan dan kesederhanaan PPN dengan tarif final untuk barang atau jasa kena pajak tertentu.

Kebijakan dalam Program Pengungkapan Sukarela

Ket

Kebijakan I

Kebijakan II

Subyek

WP OP dan Badan peserta Tax Amnesty (TA)

WP OP

Basis Aset

Aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap saat TA

Aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020

Tarif PPh Final
11% untuk deklarasi
8%, untuk aset Luar Negeri (LN) repatriasi dan aset Dalam Negeri (DN)
6% untuk aset LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN)/ hilirisasi/ renewable energy

18% untuk deklarasi

14%, untuk aset LN repatriasi dan aset DN

12% untuk aset LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/ hilirisasi/ renewable energy

Kebijakan dalam Pengenaan Pajak Karbon
Tarif pajak karbon ditetapkan Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara dengan implementasi 1 April 2022 untuk badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batu bara.

Terkait dengan perubahan pengaturan cukai, kewenangannya berada pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.


Sumber : www.pajak.go.id



Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :
  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan
  3. Jasa Audit
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan / Pelayanan Pajak
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi / Kasir)

KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM, KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK KEPRI, KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK TANJUNG PINANG, KANTOR KONSULTAN PAJAK BINTAN, KONSULTAN PAJAK TANJUNG PINANG, KONSULTAN PAJAK BINTAN, KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM, KONSULTAN KEUANGAN BATAM, SOFTWARE AKUNTANSI BATAM, SOFTWARE ACCOUNTING BATAM, SOFTWARE KASIR BATAM, SOFTWARE POS BATAM, PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM, JASA PEMBUKUAN BATAM, JASA PERPAJAKAN BATAM, JASA AKUNTANSI BATAM

KONSULTAN PAJAK DI BATAM

KONSULTAN PAJAK DI BATAM

  Konsultan Pajak Batam  – Pajak merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian. Oleh sebab itu, Wajib Pajak diwajibkan memenuhi kew...

Postingan Populer