Selasa, 04 Januari 2022

Memasuki Tahun 2022, Wajib Pajak Perlu Tahu 5 Hal Ini

  You are currently viewing Memasuki Tahun 2022, Wajib Pajak Perlu Tahu 5 Hal Ini



Konsultan Pajak Batam – Penerimaan pajak tahun 2021 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021. Pencapaian penerimaan pajak tahun 2021 ini didapatkan kembali oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setelah 13 tahun.

Berdasarkan data DJP per 26 Desember 2021, jumlah neto penerimaan pajak sebesar Rp1.231,87 triliun. Jumlah tersebut melampaui target yang diamanatkan dalam APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun atau sama dengan 100,19% dari target APBN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kinerja capaian penerimaan perpajakan yang terus menunjukkan upaya perbaikan harus dijaga momentumnya agar dapat berlanjut menuju APBN 2022. Terlebih pada 2022, sudah mulai diberlakukan aturan-aturan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Juga terdapat beberapa hal yang harus diketahui dan dilakukan oleh wajib pajak, mulai dari kepatuhan formal seperti Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan SPT Tahunan hingga kepatuhan material. Adapun lima hal penting yang harus diketahui dan dilakukan oleh wajib pajak saat memasuki tahun 2022 adalah sebagai berikut.

1. Program Pengungkapan Sukarela (PPS)


UU HPP memuat Program Pengungkapan Sukarela (PPS). PPS merupakan pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta.

PPS bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Wajib pajak sudah dapat melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan melalui PPS mulai tanggal 1 Januari 2022. PPS dilaksanakan hingga tanggal 30 Juni 2022.

Program ini terbagi ke dalam dua kondisi. Kondisi pertama, saat masih terdapat peserta pengampunan pajak yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada saat pengampunan pajak. Kondisi kedua, masih terdapat wajib pajak orang pribadi yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT Tahunan 2016 s.d. 2020.

Pengungkapan dilakukan secara elektronik melalui laman pajak.go.id/pps dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH). Tambahan kelengkapan untuk peserta kebijakan II yaitu pernyataan mencabut permohonan upaya hukum yang tengah dilakukan dalam hal wajib pajak sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Apabila terdapat kesalahan pengisian atau perbaikan, peserta PPS diperbolehkan untuk menyampaikan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya sampai data benar sesuai yang diinginkan. Bagi wajib pajak yang sudah menyampaikan SPPH, namun berubah pikiran tidak ingin ikut serta dalam PPS dapat mencabut keikutsertaannya dengan mengisi SPPH dengan nilai 0. Wajib pajak yang telah mencabut keikutsertaannya dalam PPS tidak dapat lagi menyampaikan SPPH.

2. Perubahan Tarif Pajak


Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan ditetapkan menjadi 22% yang berlaku mulai tahun pajak 2022. Sedangkan wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto terntentu diberikan pengecualian pengenaan pajak terhadap peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00.

Selain itu, tarif PPN akan naik menjadi 11% mulai 1 April 2022. Kemudian tarif PPN akan naik menjadi 12% yang paling lambat akan diberlakukan pada 1 Januari 2025.

3. Menyampaikan SPT Tahunan di Awal Tahun


Tidak menutup kemungkinan masih terdapat wajib pajak yang mengira bahwa waktu pelaporan SPT Tahunan hanya bulan Maret dan April. Padahal tanggal 31 Maret dan 30 April hanya merupakan batas akhir waktu pelaporan SPT Tahunan PPh, bukan berarti pelaporan dilakukan di bulan-bulan tersebut saja.

Wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunan sebelum bulan Maret dan April. Batas waktu pelaporan untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah 31 Maret dan untuk SPT Tahunan PPh Badan adalah 30 April. Hal ini yang menyebabkan wajib pajak mengantre di kantor pajak pada bulan Maret dan April. Pelaporan SPT Tahunan pun sudah dapat dilakukan secara daring melalui e-Filing, jadi wajib pajak tidak harus mendatangi dan mengantre di kantor pajak.

Beberapa dokumen yang perlu disiapkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh adalah sebagai berikut:
  • Bukti potong PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A2 untuk pegawai negeri sipil/TNI/POLRI dan Formulir 1721-A1 untuk pegawai tetap swasta). Wajib pajak dapat memperoleh bukti potong PPh Pasal 21 ini dari bendahara atau pemberi kerja.
  • Bukti potong/pungut PPh selain PPh Pasal 21 (jika ada).
  • Laporan Keuangan beserta lampirannya (jika ada) untuk wajib pajak badan dan orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan.
  • Daftar harta, daftar hutang, dan daftar tanggungan.
  • Jika status SPT Tahunan wajib pajak adalah kurang bayar, maka wajib pajak wajib membayar kekurangannya terlebih dahulu.

4. Menyampaikan SPT Masa


Selain SPT Tahunan, SPT Masa juga memiliki batas waktu dalam penyampaian laporannya. Contoh, SPT Masa PPh Pasal 21/26 memiliki batas waktu pelaporan paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak, maka batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 masa pajak Desember adalah tanggal 20 Januari. Apabila batas pelaporan jatuh pada hari libur, maka pelaporan SPT dapat dimajukan pada hari kerja berikutnya.

5. Melunasi Utang Pajak


Wajib pajak yang pernah menerima surat dari kantor pajak yang berisi kekurangan pembayaran pajak, sanksi, denda, ataupun utang pajak, maka harus segera melunasi utang pajak atau dapat mengajukan permohonan angsuran pembayaran utang pajak. Wajib pajak dapat menghubungi kantor pajak jika ingin mengetahui dan memastikan apakah wajib pajak memiliki utang pajak yang tersisa.

Demikian beberapa hal penting yang perlu diketahui dan dilakukan oleh wajib pajak saat memasuki tahun baru 2022 ini. Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo mengungkapkan banyak faktor yang mewujudkan keberhasilan pencapaian penerimaan pajak tahun ini, salah satu faktor utama adalah dukungan dan partisipasi seluruh wajib pajak yang telah taat dan patuh membayar pajak.

Penerimaan pajak merupakan salah satu sistem pemulihan ekonomi nasional saat ini serta dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Semoga kinerja capaian penerimaan pajak tahun 2021 ini dapat dijaga dan terus berlanjut untuk menyokong APBN 2022 dan dan tahun-tahun berikutnya.

Sumber : www.pajak.go.id


Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :
  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan
  3. Jasa Audit
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan / Pelayanan Pajak
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi / Kasir)
KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM, KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK DI BATAM, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI BATAM, KONSULTAN PAJAK DI KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI KEPRI, KONSULTAN PAJAK DI TANJUNG PINANG, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI TANJUNG PINANG, KONSULTAN PAJAK DI BINTAN, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI BINTAN, KONSULTAN PAJAK KEPULAUAN RIAU, KONSULTAN PAJAK DI KEPULAUAN RIAU, KONSULTAN PAJAK KEPRI, KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK TANJUNG PINANG, KANTOR KONSULTAN PAJAK BINTAN, KONSULTAN PAJAK TANJUNG PINANG, KONSULTAN PAJAK BINTAN, KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM, KONSULTAN KEUANGAN BATAM, SOFTWARE AKUNTANSI BATAM, SOFTWARE ACCOUNTING BATAM, SOFTWARE KASIR BATAM, SOFTWARE POS BATAM, PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM, JASA PEMBUKUAN BATAM, JASA PERPAJAKAN BATAM, JASA AKUNTANSI BATAM, PERPAJAKAN BATAM, PERPAJAKAN TANJUNG PINANG, PERPAJAKAN BINTAN, PERPAJAKAN TANJUNG BALAI KARIMUN, KONSULTAN PAJAK TANJUNG BALAI KARIMUN, KANTOR KONSULTAN PAJAK TANJUNG BALAI KARIMUN, KONSULTAN PAJAK DI TANJUNG BALAI KARIMUN

Program Pengungkapan Sukarela

  You are currently viewing Program Pengungkapan Sukarela

Hal yang sering ditanyakan


Apa yang dimaksud dengan Program Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure Program)?


Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui:
  1. Pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak; dan
  2. pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.

Apakah mekanisme dan administrasi Program Pengungkapan Sukarela sama dengan Program Tax Amnesty?


Program Pengungkapan Sukarela dibagi menjadi dua, yaitu bagi Wajib Pajak yang sudah pernah mengikuti Tax Amnesty dan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang kewajiban perpajakan tahun 2016 s.d. 2020 belum dipenuhi. Pedoman pelaksanaannya belum diundangkan namun sedang dikonsepkan untuk dapat dilaksanakan secara online dan sesederhana mungkin.

Kapan periode pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela?


Program Pengungkapan Sukarela dilaksanakan selama 6 bulan (1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022)

Bagaimana mekanisme pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela?


Program Pengungkapan Sukarela terdiri dari 2 kebijakan, yaitu:

Pengungkapan Sukarela

Apa tujuan dilaksanakannya Program Pengungkapan Sukarela?


Berdasarkan data pasca TA, kepatuhan pelaporan pajak dan pembayaran pajak para peserta TA tahun 2017 dan setelahnya mengalami peningkatan, sehingga program pengungkapan sukarela WP ini diharapkan juga memberikan efek positif yang sama atas kepatuhan perpajakan masyarakat/WP. Dalam program ini juga diberikan kemudahan dan kebebasan untuk memilih tarif maupun prosedur yang digunakan kepada WP untuk secara sukarela mengungkapkan harta yang belum dilaporkannya.

Bagaimana jika terdapat WP yang belum melaporkan SPT 1770 untuk tahun 2019 dan 2020, apakah bisa mengikuti PPS?


PPS akan dilaksanakan pada Januari s.d. Juni 2022, di mana Wajib Pajak masih memiliki kesempatan untuk segera melaporkan SPT Tahun 2019 dan 2020.

Apakah peserta PPS Kebijakan I dapat mengikuti Kebijakan II, khususnya untuk Orang Pribadi?


Dapat mengikuti Kebijakan II apabila Wajib Pajak merupakan orang pribadi dan aset yang ingin diungkapkan adalah:

1. Aset diperoleh 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2020;

2. Masih dimiliki per 31 Desember 2020;

3. Belum dilaporkan di SPT Tahunan OP 2020 atau pembetulannya (yang dilakukan sebelum UU HPP berlaku).

Apabila WP Orang Pribadi masuk ke bukti permulaan tahun 2012 s.d. 2015 dan ketetapan sudah keluar tetapi belum tuntas pembayarannya (tidak pernah ikut TA) dan untuk SPT 2016 s.d. 2020 belum lapor SPT, apakah WP OP ini dapat mengikuti PPS?


Wajib Pajak dapat menggunakan mekanisme pasal 8 ayat (3) UU KUP yaitu pengungkapan ketidakbenaran, yang dapat menghentikan proses penyidikan.

Pengaduan

Apabila terdapat keluhan terhadap pelayanan Program Pengungkapan Sukarela dapat mengakses tautan berikut:

Peraturan Terkait


Materi Terkait



Sumber : www.pajak.go.id


Konsultasikan keluhan keuangan bisnis anda pada kami, siap membantu apapun kendala keuangan anda. Kami menyediakan berbagai macam jasa keuangan diantaranya :
  1. Jasa Pembukuan dan Jasa Akuntansi
  2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan
  3. Jasa Audit
  4. Jasa Konsultasi Manajemen & Keuangan
  5. Jasa Konsultasi Perpajakan / Pelayanan Pajak
  6. Penjualan Software Accounting & Kasir (POS) Offline dan Online
  7. Jasa Pelatihan (Training Akuntansi dan Software Akuntansi / Kasir)
KANTOR JASA AKUNTANSI BATAM, KANTOR KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK BATAM, KONSULTAN PAJAK DI BATAM, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI BATAM, KONSULTAN PAJAK DI KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI KEPRI, KONSULTAN PAJAK DI TANJUNG PINANG, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI TANJUNG PINANG, KONSULTAN PAJAK DI BINTAN, KANTOR KONSULTAN PAJAK DI BINTAN, KONSULTAN PAJAK KEPULAUAN RIAU, KONSULTAN PAJAK DI KEPULAUAN RIAU, KONSULTAN PAJAK KEPRI, KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK KEPRI, KANTOR KONSULTAN PAJAK TANJUNG PINANG, KANTOR KONSULTAN PAJAK BINTAN, KONSULTAN PAJAK TANJUNG PINANG, KONSULTAN PAJAK BINTAN, KANTOR AKUNTAN PUBLIK BATAM, KONSULTAN KEUANGAN BATAM, SOFTWARE AKUNTANSI BATAM, SOFTWARE ACCOUNTING BATAM, SOFTWARE KASIR BATAM, SOFTWARE POS BATAM, PT. LADFANID KONSULTINDO BATAM, JASA PEMBUKUAN BATAM, JASA PERPAJAKAN BATAM, JASA AKUNTANSI BATAM, PERPAJAKAN BATAM, PERPAJAKAN TANJUNG PINANG, PERPAJAKAN BINTAN, PERPAJAKAN TANJUNG BALAI KARIMUN, KONSULTAN PAJAK TANJUNG BALAI KARIMUN, KANTOR KONSULTAN PAJAK TANJUNG BALAI KARIMUN, KONSULTAN PAJAK DI TANJUNG BALAI KARIMUN

KONSULTAN PAJAK DI BATAM

KONSULTAN PAJAK DI BATAM

  Konsultan Pajak Batam  – Pajak merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian. Oleh sebab itu, Wajib Pajak diwajibkan memenuhi kew...

Postingan Populer